Ternyata Bukan Karena Efisiensi Anggaran, Ini Alasan Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Ditunda

TRIBUNGORONTALO.COM -- Ini alasan penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK formasi 2024.

Diketahui CPNS akan diangkat pada Oktober 2025.

Sedangkan PPPK pada Maret 2026.

Padahal mengacu pada jadwal sebelumnya, pengangkatan keduanya ini akan dilakukan di awal tahun 2025.

Penundaan ini pun disinyalir karena efisiensi anggaran yang saat ini sedang digemcarkan Presiden Prabowo.

Lantas, hal itu apakah benar?

Baca juga: Pengangkatan CPNS 2024 Resmi Ditunda hingga Akhir Tahun 2025, Simak Alasannya

Dilansir dari Tribunnews.com, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, membantah pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) diundur karena adanya efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah.

"Bukan. Bukan karena efisiensi, kan masih banyak. Nanti kita masih menyelesaikan yang belum mengumumkan dan sebagainya," ungkap Rini dalam rapat bersama Komisi II DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Rini menegaskan, pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 itu diundur agar semua CPNS bisa diangkat secara bersamaan.

"Bukan ditunda sebenarnya, tapi mau menyelesaikan supaya bisa semuanya bisa terangkat," katanya.

“Pemerintah mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026."

“DPR sama pemerintah sudah sepakat untuk semuanya akan diselesaikan, CPNS Oktober 2025,” kata dia.

Baca juga: Tak Hanya CPNS, Pengangkatan PPPK 2024 Juga Resmi Ditunda Tahun Depan, Ini Kata Menpan RB

Rini mengatakan keputusan tersebut mempertimbangkan kebutuhan penataan serta penempatan ASN untuk mendukung program prioritas pembangunan.

"Kami laporkan rencana tindak lanjut bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung program prioritas pembangunan dan menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN, penataan ASN nasional secara menyeluruh, dan adanya usulan penundaan seleksi oleh beberapa daerah," jelasnya.

Keputusan ini, kata Rini, sudah disepakati bersama Komisi II DPR.