Kosmetik Ilegal
91 Merek Kosmetik Ilegal Berbahan Berbahaya dan Kadaluarsa Ditemukan BPOM di Marketplace
Sebanyak 91 merek kosmetik ilegal berbahan berbahaya dan kadaluarsa ditemukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di marketplace.
TRIBUNGORONTALO.COM – Sebanyak 91 merek kosmetik ilegal berbahan berbahaya dan kadaluarsa ditemukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di marketplace.
Melansir KompasTV, total kosmetik ilegal itu sebanyak 205.133 picis (4.334 item/ varian).
Kepala BPOM Taruna Ikrar memerinci, kosmetik ilegal tersebut terdiri dari 79,9 persen tanpa izin edar, 17,4 persen mengandung bahan dilarang/berbahaya, 2,6 persen kedaluwarsa, dan 0,1 persen merupakan injeksi.
“BPOM bukan saja menemukan kegiatan distribusi kosmetik tanpa izin edar, melainkan juga adanya dugaan tindak pidana berupa kegiatan produksi kosmetik mengandung bahan dilarang/berbahaya, termasuk pembuatan skincare beretiket biru secara massal," ujar Taruna dalam siaran pers pada Jumat (21/2/2025).
Pihaknya juga menemukan adanya pelanggaran yang berulang, yang menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan yang disengaja.
Taruna menyebutkan bahwa mayoritas (60 persen) produk ilegal tersebut merupakan kosmetik impor yang viral secara online.
Baca juga: Lowongan Kerja PT Ajinomoto Indonesia Khusus Lulusan S1, Cek Persyaratannya
BPOM menekankan bahwa produk kosmetik yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku sangat berisiko membahayakan kesehatan.
Misalnya, kosmetik ilegal yang mengandung bahan dilarang/berbahaya, termasuk pembuatan produk beretiket biru.
Bahan dilarang yang ditemukan, di antaranya adalah:
- Antibiotik
- Steroid
Baca juga: Nurhayati Husain Warga Hutabohu Gorontalo Gagal PPPK Curhat Uang Rp68 Juta Nyasar di Kantong Orang
Hidrokinon berpotensi mengakibatkan hiperpigmentasi, menimbulkan ochronosis, serta perubahan warna kornea dan kuku.
Asam retinoat dapat mengakibatkan kulit kering, rasa terbakar, dan perubahan bentuk atau fungsi pada organ janin (bersifat teratogenik).
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.