Sri Mulyani Ngotot Pangkas Anggaran Rp 306,69 T Demi 4 Program Quick Wins Prabowo

TRIBUNGORONTALO.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun dalam APBN 2025 tetap berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pemangkasan anggaran ini ditujukan untuk membiayai empat program Quick Wins yang menjadi prioritas utama pemerintah.

"(Besaran efisiensi anggaran) masih sama, tidak berubah," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (14/2/2025).

Keempat program Quick Wins yang menjadi fokus efisiensi ini adalah program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit di daerah, dan renovasi sekolah.

Baca juga: Truk BBM yang Kecelakaan di Pontolo Gorontalo Utara Kini Sementara Dievakuasi dari TKP

Program-program tersebut dianggap sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Dari total efisiensi Rp 306,69 triliun, sebanyak Rp 256,10 triliun berasal dari belanja kementerian/lembaga (K/L), sedangkan Rp 50,59 triliun dipangkas dari transfer ke daerah (TKD).

Pemangkasan ini dilakukan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan ditegaskan kembali dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Rekonstruksi Anggaran K/L: Tak Semua Kena Pemangkasan yang Sama

Meskipun efisiensi dilakukan secara menyeluruh, terdapat penyesuaian di beberapa K/L.

Sri Mulyani menyebut bahwa rekonstruksi anggaran dilakukan berdasarkan pembahasan dengan DPR.

Salah satunya terjadi pada anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang semula dipangkas Rp 12,35 triliun, namun dikoreksi menjadi Rp 8,99 triliun setelah rapat dengan Komisi XI DPR RI.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wijanto, memastikan bahwa anggaran yang dipangkas akan langsung dialokasikan untuk program prioritas Prabowo.

"Itu nanti Rp 306 triliun akan digunakan untuk program-program Quick Win Pak Prabowo, seperti perbaikan sekolah-sekolah dan pembangunan rumah sakit di daerah. Tentunya akan ada penambahan di situ," ujarnya di Gedung DPR.

Baca juga: Penerimaan PPPK Dianggap Beban Negara, DPR RI: Tiap Daerah Punya Kondisi Keuangan Berbeda

Sri Mulyani menekankan bahwa pemangkasan anggaran tidak menyentuh belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos).

Efisiensi lebih difokuskan pada belanja operasional dan non-operasional lainnya.