Bantuan KIP Kuliah
Apakah Efisiensi Anggaran ini Berdampak Pada Bantuan KIP Kuliah? Ini Penjelasan Kemendikti Saintek
Pemerintah telah mengumumkan kebijakan efisiensi anggaran untuk tahun ini, yang membuat banyak pihak khawatir tentang dampaknya pada program bantuan.
Itu bisa juga menurunkan akses penduduk dari kelompok ekonomi rendah ke pendidikan tinggi.
Tidak terpenuhinya sasaran penerima KIP Kuliah berjalan (on going) berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat hingga isu nasional.
Baca juga: PT Elnusa Petrofin Pastikan Pasokan BBM di Gorontalo Aman Pasca Kecelakaan Mobil Tangki di Kwandang
Jika mengacu pada besaran bantuan KIP Kuliah 2024, berikut besaran bantuan yang bakal diperoleh mahasiswa penerima KIP Kuliah.
Biaya pendidikan
- Program studi dengan akreditasi A, maksimal Rp12 juta per semester untuk bidang kedokteran dan maksimal Rp8 juta per semester untuk bidang non-kedokteran
- Program studi dengan akreditasi B, maksimal Rp4 juta per semester
- Program studi dengan akreditasi C, maksimal Rp2,4 juta per semester
Biaya hidup
Besaran biaya hidup disesuaikan dengan indeks harga lokal masing-masing wilayah perguruan tinggi.
Adapun, biaya hidup diberikan dalam lima klaster, yaitu:
- Klaster 1: Rp800.000 per bulan
- Klaster 2: Rp950.000 per bulan
- Klaster 3: Rp1.100.000 per bulan
- Klaster 4: Rp1.250.000 per bulan
- Klaster 5: Rp1.400.000 per bulan
Sebagai catatan, bantuan biaya hidup diberikan setiap semester atau per enam bulan.
Pengamat Soroti Kebijakan Efisiensi Anggaran
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto itu mendapatkan perhatian dari sejumlah pengamat.
Mengenai hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai efisiensi anggaran sebagai langkah positif di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Saya melihatnya adalah sesuatu yang positif di tengah anggaran negara yang lagi defisit dan terbatas," ucap Iwan lewat keterangan, Rabu.
Iwan mengatakan penghematan anggaran dapat mengurangi beban utang negara.
Selain itu, juga bisa menghilangkan kebiasaan pemborosan anggaran hanya untuk kegiatan yang kurang penting bersifat seremonial.
Baca juga: Vadel Badjideh Resmi Tersangka Persetubuhan Anak Nikita Mirzani, Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara
“Prabowo sebagai presiden terpilih memiliki program prioritas dan unggulan yang harus dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban janji politik pada saat kampanye kemarin,” katanya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.