Kompleks Kantor Bupati Kabupaten Gorontalo Jadi Tumpukan Sampah

TRIBUNGORONTALO.COM,Gorontalo -- Tumpukan sampah penuhi kompleks Kantor Bupati Gorontalo.

Dari pantauan Tribun Gorontalo di lapangan, Kamis (13/2/2025) tumpukan sampah itu berhamburan di samping Pengadilan Negeri (PN) Limboto tepat dipertigaan menuju ke GOR David Bobihoe.

Ironisnya, sampah itu sudah sampai menutupi selokan yang dikhawatirkan menyumbat aliran air.

Bau busuk dan menyengat tercium jika berdekatan langsung dengan sampah tersebut.

Potret sampah ini menganggu estetika jalan, terlebih berdekatan dengan area perkantoran.

Hampir semua jenis sampah di buang di pinggir jalan, bak sampah justru tidak terisi.

Kepala Bidang kebersihan RTH dan SDA, Sarifudin Pulukadang saat ditemui TribunGorontalo.com mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya kewalahan mengurusi sampah.

Sebab, saat ini pengaruh intruksi pengurangan honorer maka sejumlah karyawan yang biasa mengakut sampah telah dirumahkan.

Imbas dari itu, pengangkutan sampah tidak berjalan secara efektif.

"Kami tetap angkat tapi dengan renggang waktu hal itu karena saat ini terjadi pengurangan kariyawan di dinas kami," ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa dari 131 tenaga kerja, sebanyak 97 personel yang dirumahkan. Kondisi ini membuat pengangkut sampah tidak lagi berjalan dengan semestinya.

"Berhubung pemberian gaji atau honorer belum dibayarkan, dikenakan aturan maka harus di outsourcing," jelasnya.

Artinya, kariyawan yang tidak masuk di dalam data base maka akan dirumahkan, jika dipelerjakan kembali maka dengan aturan yang ada harus memalui outsourcing.

Hanya saja kendala saat ini kemampuan anggaran dari dinas tersebut belum mencungkupi untuk membayar outsourcing.

Dengan adanya outsourcing maka dinas harus mengikuti gaji UMP daerah, sedangkan mengacu pada anggaran pemda saat ini yang tersedia hanya Rp2,4 Miliyiar, sementara jika kariyawan melalui outsourcing maka anggaran sampai Rp6,6 M hingga Rp6,8 miliyar.

"Sisanya 34 tetap kita pekerjaan karena sudah masuk di database, itu juga yang sembilan hanya masuk di adminstrasi, kemudian yang 23, ada penyapu, dan pengangkutannya hanya tiga orang, maka hanya satu kenderaan yang kita fungsikan," bebernya.

Dinas yang bersangkutan tidak bisa terus mempekerjakan kariyawan yang belum digaji maka terpaksa mereka dirumahkan sementara.

"Mulai dari tanggal 13 Februari 2025, kita tidak bisa paksakan mereka bekerja, karena mereka punya suar lelah tidak bisa kita bayarkan," bebernya.

Ia menegaskan kariyawan yang sudah bekerja bukan dirumahkan selamanya namun hanya sementara sembari menunggu proses outsourcing.

"Bukan kita berhentikan selamanya tapi kita menunggu proses dari outsourcing karena selama ini kita harus ada proses administrasi," tegasnya.

Lanjutnya, sejauh ini upaya yang telah dilakukan dari November hingga Desember 2024 telah melakukan rapat membicarakan soal regulasi yang sudah berubah tersebut.

"Beberapa kali kita membuat pertemuan, buatkan mereka punya adminstrasi dan SK tapi ternyata benturan dengan regulasi yang mana harus melalui outsourcing," jelasnya.

Yang menjadi permasalahan saat ini, adalah sebagai besar pekerja bagian pengangkutan sampah di DLH, mereka yang tidak lulus Sekolah Dasar (SD) bahkan tidak pernah mengeyam pendidikan.

Sehingga dinas tidak bisa apa-apa, menurutnya jika dinas tidak mengikuti sesaui aturan yang berlaku maka sudah menyalahi aturan yang ada.

"Outsourcing itu harus kita lakukan kalau tidak kita lakukan kita sudah menyalahi aturan," jelasnya.

Meski demikian pihaknya tetap aka mengangkut sampah itu pada besok hari.

"Tapi kami akan berupaya bekerja denga maksimal, besok sampah itu kami akan angkut," tandasnya. (*)