Demi Naikkan Stok Cadangan Pangan, Pemerintah Akan Impor 200 Ribu Ton Gula Kristal

TRIBUNGORONTALO.COM -- Pemerintah Indonesia berencana akan mengimpor 200 ribu ton gula kristal.

Hal itu dilakukan untuk pemenuhan stok cadangan pangan.

Gula di Indonesia sebenarnya tercukupi, namun pemerintah tak mau mengambil resiko.

Sehingga pemerintah memutuskan akan mengimpor gula.

Baca juga: Marten Taha Jamin Stok Pangan di Kota Gorontalo Aman

Dilansir dari Tribunnews.com, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, 200 ribu ton gula mentah tersebut akan datang secara bertahap.

"Sekitar 200 ribu ton raw sugar, datangnya tahun ini secara bertahap. Tapi jaminannya, jangan sampai petani harganya jatuh," kata Arief usai Rakortas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, dikutip dari siaran pers pada Kamis (13/2/2025).

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang ia terima, harga gula mulai bergerak naik.

BPS melaporkan, pada pekan pertama Februari 2025, terjadi penambahan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga gula pasir.

Baca juga: Sagu di Gorontalo Utara Bisa Jadi Alternatif Pangan Selain Beras, Karbohidratnya Tinggi

Pada pekan ketiga Januari ada 118 kabupaten/kota. 

Lalu, pada pekan kelima Januari, bertambah menjadi 153 kabupaten/kota.

Arief menekankan bahwa gula yang diimpor ini dalam rangka menaikkan stok yang dipegang pemerintah dan didatangkan bukan dalam bentuk Gula Kristal Putih (GKP).

"Bukan karena kekurangan produksi karena kita masih cukup sekitar 4 sampai 5 bulan. Namun kita tidak boleh ambil risiko untuk CPP," ujar Arief.

Stok CPP dalam bentuk gula pasir per 12 Februari total ada 34 ribu ton.

Stok tersebut dikelola oleh ID FOOD sejumlah 22 ribu ton dan Perum Bulog sebanyak 12 ribu ton.

Baca juga: Dukung Program Swasembada Pangan di Gorontalo, Pemerintah Berupaya Tingkatkan Indeks Pertanaman

Jika dibandingkan dengan rerata kebutuhan konsumsi bulanan yang sekitar 235 ribu ton per bulan, maka stok CPP gula berada di kisaran ketercukupan 14,47 persen.

Arief menyebut yang harus dijamin saat ini adalah harga di tingkat petani karena akan mulai panen di April, Mei, Juni.

"Kemudian raw sugar itu akan murah biayanya pada saat gilingnya bersamaan dengan panen. Itu pertimbangannya," ucap Arief.

Berdasarkan proyeksi neraca gula konsumsi yang diolah Badan Pangan Nasional per 21 Januari, diestimasikan kebutuhan konsumsi bulanan di Maret 2025 akan meningkat karena berbarengan dengan momentum bulan Ramadan.

Pada Maret nanti, proyeksi kebutuhan konsumsi akan meningkat 13,39 persen atau menjadi 251,8 ribu ton dibandingkan Februari sebesar 222 ribu ton.

Baca juga: UNG dan Badan POM RI Kerja Sama Program Pangan Aman Goes to Campus

Sementara estimasi produksi GKP akan mulai meningkat pada Mei 2025 di kisaran sejumlah 166 ribu ton.

Lalu Juni di 392 ribu ton dan Juli di 555 ribu ton. Proyeksi puncak panen raya GKP diperkirakan akan terjadi pada Agustus di 621 ribu ton.

Dari itu, total kebutuhan konsumsi tahunan diproyeksikan mencapai 2,841 juta ton.

"Jumlah 200 ribu ton raw sugar itu di bawah kebutuhan konsumsi sebulan. Kita coba sesuaikan karena kita juga harus tahu harga gula dunia dan currency rate, itu jadi pertimbangan," tutur Arief.

"Tetapi yang jelas pemerintah harus punya cadangan pangan dan itu harus dikuasai oleh BUMN," pungkasnya. 

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com