Pemda Harus Pastikan Distribusi Elpiji 3 Kg Tepat Sasaran, DPR RI: Jangan Sampai Ada Permainan Harga

TRIBUNGORONTALO.COM – Pemerintah daerah (Pemda) diminta turut aktif dalam memastikan distribusi elpiji 3 kilogram tepat sasaran.

Menurut Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, peran Pemda sangat krusial.

Pemerintah harus mengecek ketersediaan elpiji di daerah. Koordinasi dengan agen dan pihak distributor elpiji.

Irawan menyebut potensi penimbunan hingga lonjakan harga elpiji sangat tinggi jika tidak diawasi ketat.

"Pemerintah daerah harus proaktif dalam mengkoordinasikan agen dan distributor di wilayah masing-masing, serta memastikan ketersediaan stok dengan pemantauan yang lebih ketat. 

Jangan sampai ada permainan harga atau penyalahgunaan yang merugikan masyarakat," ujar Irawan dalam keterangannya, seperti dikutip KompasTV, Senin (10/2/2025). 

Selain pengawasan distribusi, Irawan juga menekankan pentingnya pembaruan data penerima manfaat Elpiji 3 kg. Data yang akurat akan membantu memastikan bahwa subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.  

"Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam mendata ulang penerima LPG subsidi, sehingga tidak ada kebocoran atau penyalahgunaan. Sosialisasi kepada masyarakat juga sangat penting agar mereka memahami aturan penggunaan Elpiji 3 kg dan tidak ada penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak," katanya. 

Dalam konteks kebijakan energi nasional, Irawan optimistis bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan semakin mempermudah akses masyarakat terhadap Elpiji  subsidi.  

"Dengan adanya transformasi kebijakan energi yang sedang digagas, saya yakin distribusi Elpiji 3 kg akan menjadi lebih tepat sasaran, harga lebih terjangkau, dan masyarakat kecil semakin terbantu," ujarnya. 

Irawan berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem distribusi Elpiji 3 kg, sehingga subsidi yang diberikan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Baca juga: BREAKING NEWS: Kades Hutabohu Gorontalo Diduga Tipu Warga Rp 60 Juta, Jadi Calo Seleksi PPPK Kominfo

Subpangkalan Elpiji 3 Kg Tidak Boleh 'Main' Harga

Diberitakan sebelumnya, pengecer yang telah menjadi subpangkalan subsidi elpiji kilogram tidak boleh menaikkan harga seenaknya.

Melansir KompasTV, subpangkalan yang melanggar ketentuan dari pemerintah akan mendapat sanksi.

"Subpangkalan itu kan nanti akan mengisi beberapa pernyataan dan jika kemudian ternyata terbukti melanggar tentu akan ada sanksinya," ujar Dasco usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Palmerah, Jakarta, Kamis (6/2/2025), dipantau dari Breaking News KompasTV. 

Menurut keterangan Dasco, ada tim yang akan turun untuk melakukan sosialisasi terhadap pengecer yang berubah menjadi subpangkalan. 

"Tadi saya juga tanya caranya juga enggak sulit, tinggal didata bahwa selama ini berjualan, kemudian mengisi satu form, kalau saya enggak salah, termasuk perjanjian untuk menjual tidak boleh mahal," ujarnya. 

Adapun harga jual di berbagai daerah bisa berbeda, disesuaikan dengan karakteristik daerah dan wilayah masing-masing.

Meskipun demikian, menurut keterangan Dasco, pihaknya akan meminta adanya suatu standar per daerah.

Adapun di pangkalan dan subpangkalan yang disidak Dasco hari ini, ia mendapati harga jual Elpiji 3 kg berada di kisaran harga belasan ribu rupiah. 

"Harganya tadi kalau kita cek itu, pangkalan menjual ke subpangkalan Rp16.000, kemudian subpangkalan menjual ke masyarakat Rp19.000," kata Dasco. 

"Mudah-mudahan bisa begini terus," ucapnya. 

Selain itu, Dasco juga mendapati distribusi Elpiji 3 kg di lokasi yang disidaknya sudah lancar, tidak ada penumpukan antrean seperti sebelumnya. 

"Tadi kita lihat, teman-teman media melihat sendiri, bahwa di tempat yang sama ini alhamdulillah sudah tidak ada penumpukan," ucap Dasco. 

"Dan tadi kita dengar sendiri dari pemilik pangkalan maupun subpangkalan bahwa sudah dari kemarin ini lancar semua, baik dari pangkalan ke subpangkalan maupun langsung ke masyarakat itu jualannya lancar, baik suplai maupun jualannya," ujarnya. (*)

Artikel ini telah tayang di KompasTV dengan judul Anggota Komisi II DPR: Pemerintah Daerah Harus Aktif Mengelola Distribusi Elpiji 3 Kg