Trump 'Kosongkan' Kantor USAID, Tarik Seluruh Pegawai ke Amerika, Diberi Waktu 30 Hari

TRIBUNGORONTALO.COM -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menempatkan seluruh pegawai USAID (United States Agency for International Development) dalam status cuti.

Adapun keputusan tersebut hanya beberapa hari setelah Elon Musk mengumumkan bahwa USAID tidak lagi dibutuhkan.

Sebuah pemberitahuan resmi yang dipublikasikan secara daring memberikan waktu 30 hari bagi para pekerja USAID untuk kembali ke Amerika Serikat.

Namun, pemberitahuan tersebut juga menyebutkan bahwa beberapa pegawai esensial yang memiliki peran kepemimpinan tetap akan bertugas.

"Pada Jumat, 7 Februari 2025, pukul 23:59 EST, seluruh pegawai tetap USAID secara global akan ditempatkan dalam cuti administratif, kecuali mereka yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi-fungsi kritis misi, kepemimpinan inti, dan program khusus yang telah ditentukan. Pegawai yang dianggap esensial akan diberitahu oleh pimpinan lembaga sebelum Kamis, 6 Februari pukul 15:00 EST," demikian isi pemberitahuan di situs resmi USAID.

USAID memiliki lebih dari 10 ribu pegawai, dengan sekitar dua pertiga di antaranya bertugas di luar negeri.

Menurut laporan Congressional Research Service (CRS), USAID mengoperasikan lebih dari 60 misi di berbagai negara dan kawasan.

Bagi pegawai yang bertugas di luar negeri, pemerintahan Trump bekerja sama dengan Departemen Luar Negeri untuk memastikan pemulangan mereka dalam kurun waktu 30 hari ke depan.

Kontroversi dan Reaksi Politik

Langkah drastis ini terjadi hanya beberapa hari setelah Elon Musk menyatakan bahwa USAID adalah organisasi yang "tidak diperlukan" dan bahkan menyebutnya sebagai "lembaga kriminal".

Musk, yang saat ini juga memimpin Departemen Efisiensi Pemerintahan, menyerukan agar USAID ditutup.

Meskipun Trump menegaskan bahwa Musk tidak akan membuat keputusan utama, ia setuju bahwa USAID akan mengalami perombakan besar.

Menurut laporan yang beredar, pemerintahan Trump berencana menggabungkan USAID dengan Departemen Luar Negeri, yang akan mencabut status independen lembaga tersebut.

Keputusan ini langsung menuai protes keras dari banyak anggota parlemen, terutama dari Partai Demokrat, yang menilai langkah tersebut sebagai tindakan ilegal.

Beberapa anggota Partai Republik juga turut mengkritik keputusan ini, dengan alasan bahwa USAID dibentuk berdasarkan undang-undang yang disahkan oleh Kongres.