Nasib Honorer Gorontalo

695 Tenaga Honorer Pemprov Gorontalo Akan Diperpanjang Kontrak 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo akan memperpanjang kontrak 695 tenaga honorer (non ASN) melalui mekanisme outsourcing. 

|
Penulis: Herjianto Tangahu | Editor: Fadri Kidjab
TribunGorontalo.com/Herjianto Panambang
RAPAT KERJA - Rapat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo bersama DPRD Provinsi, Senin (13/1/2025). Pemerintahan Provinsi Gorontalo berkomitmen akan memperpanjang kontrak 695 tenaga honorer di tahun melalui mekanisme outsourcing. (Foto: Herjianto Tangahu / TribunGorontalo.com). 

TRIBUNGORONTALO.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo akan memperpanjang kontrak 695 tenaga honorer (non ASN) melalui mekanisme outsourcing. 

Berdasarkan data rekapan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo, total ada 2.326 honorer yang bekerja di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) Pemrov Gorontalo. 

"Angka tersebut belum akumulatif dengan mereka yang ikut tes pengadaan CPNS," ujar Muhammad Rian, Bidang Pengadaan Pegawai BKD Provinsi Gorontalo, Selasa (4/2/2025).

Rian mengatakan, 2.326 honorer tersebut adalah hasil pendataan yang dilakukan oleh BKN pada tahun 2022.

Mereka kembali akan diperpanjang kontraknya di tahun 2025.

"Beberapa OPD sudah memasukan SK-nya," tukasnya. 

Sementara itu, ada 695 honorer yang tak masuk dalam database, akan diperpanjang kontraknya melalui mekanisme outsourcing. 

Rian menuturkan, penyebab tidak masuknya mereka dalam pendataan BKN karena berbagai ketentuan. 

"Sebagai contoh ada guru honorer di sekolah swasta yang meskipun sudah mengabdi selama 3-4 tahun itu belum masuk, begitu ketentuannya," jelas Rian. 

Alternatif, Pemrov Gorontalo akan menggunakan mekanisme outsourcing untuk memperpanjang kontrak ratusan honorer tersebut. 

Mekanisme outsourcing yang menjadi solusi perpanjangan kontrak ini sebelumnya sudah dibahas bersama DPRD Provinsi Gorontalo pada awal Januari lalu. 

Solusi itu kata Kepala BKD Provinsi Gorontalo, Rifli Katili adalah hasil konsultasi pihaknya dengan Kemendagri dan Menpan-RB. 

Dari hasil konsultasi, semua diserahkan ke daerah masing-masing dan mempersilahkan jika keuangan daerah mendukung. 

Rifli menyebut jika alokasi untuk tenaga honorer Pemrov Gorontalo dapat terakomodir dalam APBD Provinsi Gorontalo 2025. 

"Baik yang database maupun non database, sebetulnya anggarannya sudah teralokasi di APBD 2025," jelas Rifli saat RDP bersama Komisi I dan II DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (13/1/2025).

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved