Oknum Pengacara Terduga Penipu Nelayan Bone Raya Ternyata Dosen di Gorontalo, Tangani Beragam Kasus

TRIBUNGORONTALO.COM – Pengacara berinisial HB dilaporkan atas dugaan penipuan dan pemerasan terhadap Hamidun Piyo, nelayan asal Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

HB diketahui merupakan anggota baru Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin).

Ia juga berprofesi sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Provinsi Gorontalo.

Hamidun Piyo menceritakan awal mula ia diperkenalkan ke HB melalui anaknya.

Anak Hamidun adalah mahasiswa di kampus yang sama tempat HB mengajar.

Singkat cerita, Hamid dan HB bertemu di sebuah kafe di Kota Gorontalo pada 30 Oktober 2024.

Hamid lantas mengemukakan niatnya ke HB untuk menyelesaikan kasus percobaan pembunuhan yang dialaminya.

Dua hari berselang, Hamid resmi memberikan kuasa kepada HB. 

Kedua pihak lantas menyepakati perjanjian Rp10 juta hingga putusan pengadilan.

"Tapi dia meminta tanda jadi Rp2 juta dulu, jadi saya kasih di tempat cash saat itu," ucap Hamid.

Seiring berjalannya waktu, oknum pengacara HB itu mengetahui beberapa persoalan hukum lain yang dialami keluarga Hamid. Sebut saja kasus penganiayaan terhadap seseorang berinisial IK, sengketa tanah atas nama KH, hingga masalah sertifikat rumah milik NB.

Hamid mengatakan oknum pengacara HB memaksa untuk menangani semua kasus tersebut.

"Dia memaksa saya untuk menangani kasus itu, saya bilang saya coba tanyakan dulu ke korban. Nah, korban ini tidak punya uang untuk membayar pengacara," jelasnya.

"Tapi oknum ini bilang saya yang harus tanggung semua pembayaran perkara itu, dia memaksa saya katanya pelaku bisa di penjara semua," tambahnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Ryan Kono - Budi Doku Gugat Paslon Wali Kota Gorontalo Terpilih

Menurut Hamid, setiap kasus, pengacara itu menetapkan biaya hingga jutaan rupiah dengan perjanjian penyelesaian hingga vonis pengadilan.

Hamid merincikan kasus percobaan pembunuhan dimintai Rp10 juta, kasus penganiayaan terhadap IK dihargai Rp5 juta, sengketa tanah KH sebesar Rp10 juta, dan persoalan sertifikat NB juga Rp10 juta.

Meski begitu, Hamid terpaksa memberikan sejumlah uang untuk menangani beberapa kasus tersebut. 

Kata Hamid, oknum pengacara tersebut terus meminta uang dengan jumlah bervariasi.

Hamid mengaku kecewa karena pengacara tersebut tidak menepati perjanjian awal.

Bukannya menyelesaikan kasus, ia justru diminta membayar uang secara terus-menerus.

Tak hanya itu, Hamid menuding oknum pengacara sengaja berbohong. 

Kala itu HB mengirimkan foto terduga pelaku percobaan pembunuhan telah ditahan di Polsek Bone Raya.

"Dengan alasan itu dia meminta lagi uang untuk pelunasan kasus percobaan pembunuhan ini," ungkapnya.

Namun Hamid tidak langsung mengiyakan permintaan sang pengacara. Sebab, ia masih ragu apakah pelaku dimaksud benar-benar sudah ditahan.

"Di foto itu, ini saya perlihatkan ada baju polisi didalam penjara, terus kalau diperbesar fotonya ada gembok penjara yang tidak terkunci juga," bebernya.

Dalam rentang waktu November hingga Desember 2024, Hamid mengaku dimintai uang secara bertahap hingga total mencapai Rp24 juta, termasuk untuk alasan membayar ahli pidana, transportasi, dan kebutuhan lainnya.

Hamidun terpaksa menggunakan uang istri termasuk menggadaikan sepeda motor milik istrinya.

Hamidun akhirnya mencabut surat kuasa pada 8 Januari 2025 karena merasa tertipu.

Ia kini berharap pengacara bersangkutan mengembalikan uang yang telah diterimanya.

“Saya sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kasus saya tidak ada kejelasan, sementara uang saya habis untuk sesuatu yang tidak memberikan hasil,” tutur Hamidun.

Hamid menyatakan memegang semua bukti konkrit yang bisa menjerat oknum pengacara HB.  Ia juga mendatangi Polda Gorontalo untuk mengadukan kasus tersebut. 

Baca juga: Nelayan Bone Raya Curhat Jadi Korban Pemerasan Oknum Pengacara, Ikadin: Ini Pertama di Gorontalo

Respons Ikadin

Wakil Ketua DPD Ikadin Provinsi Gorontalo, Lukman Ismail, menanggapi kasus yang menimpa Hamidun Piyo.

Menurut Lukman, HB adalah anggota baru Ikadin, yang baru mengikuti pendidikan dan ujian pada September-Oktober 2024.

“Yang bersangkutan adalah anggota baru, dan ini menjadi perhatian serius bagi kami untuk memastikan tidak ada lagi peristiwa serupa di masa depan,” jelas Lukman saat ditemui TribunGorontalo.com, Selasa (14/1/2025).

Saat anggotanya dilaporkan oleh Hamidun, Lukman menjelaskan bakal menindaklanjuti kasus tersebut.

"Kami akan mempelajari laporan ini terlebih dahulu dan segera mengundang yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi,” bebernya.

Lukman menegaskan, jika hasil klarifikasi dan bukti pelanggaran kode etik, Ikadin Gorontalo akan melimpahkan kasus ini ke DPP Ikadin di Jakarta.

"Tindakan apa yang akan diambil oleh DPP nantinya tergantung pada hasil peninjauan mereka. Ini baru kali pertama kasus seperti ini terjadi di Gorontalo,” ungkap Lukman.

“Kami akan segera menindaklanjuti laporan ini agar tidak berlarut-larut. Kami juga akan mengupayakan agar hak-hak Pak Hamid dapat dipulihkan, termasuk pengembalian uang sebesar Rp24 juta yang dilaporkan,” tandasnya. (*)

Jangan Ketinggalan Berita Peristiwa Terkini, Yuk Ikuti Halaman Facebook Tribun Gorontalo