Berita Gorontalo
Sebanyak 695 Tenaga Honorer Nondatabase Gorontalo tak Bisa Ikut Pengangkatan PPPK
Kendati begitu, Pemrov bersama DPRD Provinsi Gorontalo akan berkolaborasi memikirkan nasib para honorer.
Penulis: Herjianto Tangahu | Editor: Wawan Akuba
lihat foto
"Sehingga mereka sudah empat tahun terakhir telah bekerja secara terus menerus," jelasnya.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili menegaskan jangan sampai ada PHK masal tenaga honorer.
"Kami harus memperjuangkan orang yang mewakilkan suaranya ke kami," tegasnya.
Mekanisme outsourcing yang disampaikan Rifli Katili ditanggapi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa.
Ia berharap jangan sampai Pemrov Gorontalo salah dalam memilih perusahaan outsourcing.
Ia menyebut ada pekerjaan-pekerjan teknis tertentu yang tidak bisa terakomodir dalam outsourcing.
"Itu yang saya katakan tadi ulang-ulang, untuk menganalisis apa pekerjaannya," tegasnya.
Kendati begitu, Pemrov bersama DPRD Provinsi Gorontalo akan berkolaborasi memikirkan nasib para honorer. (*/Jian)
Honorer Nondatabase Gorontalo
Pengangkatan PPPK
Rifli Katili
DPRD Provinsi Gorontalo
Berita Gorontalo
Pemprov Gorontalo
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.