Seorang Warga Gorontalo Ngamuk, Identitasnya Diduga Digunakan Ngakses KUR di Bank

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Seorang wanita di Gorontalo, marah-marah di media sosial (medsos) setelah mengetahui namanya diduga digunakan untuk mencairkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Masalahnya, pencairan KUR ini tanpa sepengetahuannya, sehingga ia tidak dapat mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada April 2024 lalu.

Kronologi kejadian bermula ketika korban, Ayu Lestari, hendak mengurus pengajuan KPR melalui developer perumahan pada akhir April 2024. 

Baca juga: Nama-nama 7 Mahasiswa Teknik Gorontalo Diskors Dekan Satu Semester Gara-gara Baksos

Namun, pihak developer menyampaikan bahwa data KTP korban terdeteksi memiliki kredit macet di bank plat merah tersebut, sehingga pengajuan KPR tidak dapat diproses.

Merasa tidak pernah memiliki pinjaman, korban mendatangi kantor cabang bank tersebut pada 8 Mei 2024 untuk memastikan.

Pihak bank membenarkan bahwa nama korban tercatat memiliki kredit macet, meskipun korban tidak memiliki rekening maupun riwayat pinjaman.

Setelah ditelusuri, korban diarahkan ke kantor cabang bank tempat kredit tersebut dicairkan pada tahun 2021.

"Saya sangat kaget dan marah, karena ternyata nama saya digunakan untuk mencairkan KUR tanpa sepengetahuan saya. Bahkan identitas saya dipalsukan dalam berkas kredit tersebut," ujar korban.

Lebih lanjut, korban menyebutkan bahwa berkas pencairan hanya terdiri dari beberapa dokumen palsu. 

Selain itu, terdapat jaminan berupa BPKB kendaraan yang tidak pernah dimiliki atau dikenali oleh korban.

Ayu pun merasa dirugikan secara materi dan nama baik.

Kini, Ayu mendatangi sejumlah tempat dan lembaga untuk mengadukan masalah yang ia alami. 

Apa itu KUR?

Dikutip dari kur.ekon.go.id, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. 

Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.