PDI Perjuangan Tuding Banyak Oknum Kepolisian Cawe-Cawe di Pilkada 2024

“PDIP harusnya kembali ingat sejarah, bahwa pemisahan Polri dan TNI justu jadi bagian dari amanah reformasi yang harus dirawat, apalagi menimbang kompleksitas masalah yang harus ditangani kepolisian saat ini. Ini kontrapoduktif dengan agenda reformasi. Jangan mengada-ada," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, PDIP meminta agar institusi Polri dikembalikan di bawah institusi TNI atau Kementerian Dalam Negeri.

Hal ini menyusul hasil Pilkada Serentak 2024 di sejumlah wilayah, di mana PDIP merasa kekalahan mereka di wilayah-wilayah tersebut disebabkan oleh pengerahan aparat kepolisian atau "parcok" (partai cokelat).

Baca juga: Geger Dikira Kebakaran, Warga di Jatim Temukan Jasad Wanita Dilahap Api di Tempat Pemotonga Kayu

"Kami sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, dalam jumpa pers, Kamis (28/11/2024).

Dirinya berharap, DPR RI nantinya bisa bersama-sama menyetujui agar tugas polisi juga direduksi sebatas urusan lalu lintas, patroli menjaga kondusivitas perumahan, serta reserse untuk keperluan mengusut dan menuntaskan kasus-kasus kejahatan hingga pengadilan.

"Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," kata Deddy. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PDIP Tuding Polri Cawe-cawe Pilkada, Pemuda Muhammadiyah: Tidak Perlu Menuduh, Buktikan Saja di MK, https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2024/12/02/pdip-tuding-polri-cawe-cawe-pilkada-pemuda-muhammadiyah-tidak-perlu-menuduh-buktikan-saja-di-mk.