Kemenkumham Akui Kepemimpinan Anindya Bakrie sebagai Ketua Kadin Lewat Munaslub

TRIBUNGORONTALO.COM – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah memberikan pengakuan terhadap hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang memilih ketua baru.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Supratman Andi Atgas, menegaskan bahwa pemerintah mengakui Munaslub ini sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan internal yang terjadi.

Pemilihan Anindya Bakrie melalui Munaslub dianggap sebagai langkah penyelesaian konflik internal di tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Acara sarasehan yang merupakan tindak lanjut dari Munaslub Kadin digelar di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Minggu (15/9/2024).

Acara ini dihadiri langsung oleh Menkumham Supratman Andi Atgas serta Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo.

Anindya Bakrie, yang baru saja terpilih dalam Munaslub di Hotel St Regis, Jakarta, pada Sabtu (14/9/2024), turut hadir sebagai tuan rumah.

"Pemerintah memandang bahwa ini adalah masalah internal Kadin yang telah diselesaikan melalui Munaslub," ujar Supratman.

Menurutnya, pada dasarnya pemerintah akan mengikuti keputusan yang dihasilkan oleh mayoritas pengurus Kadin dari berbagai daerah dan provinsi, serta keputusan tersebut dianggap sesuai dengan aturan yang ada.

Anindya Bakrie yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia menyelenggarakan sarasehan setelah terpilih melalui Munaslub.

"Pak Ketua MPR dan Pak Menkumham hadir di sini pada hari Minggu ini, meskipun sedang long weekend, karena Kadin memikirkan masa depan," ujar Anindya pada acara tersebut, Minggu (15/9/2024).

Ketua MPR, Bambang Soesatyo, menambahkan bahwa sarasehan ini adalah kelanjutan dari Munaslub yang diselenggarakan pada Sabtu (14/9/2024).

"Banyak yang perlu kita lakukan, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, kita perlu melakukan konsolidasi untuk memperkuat soliditas kita. Kita juga harus menyatukan yang retak hari ini. Sementara di luar, kita harus bisa segera menyesuaikan diri dengan pemerintahan yang akan datang," jelas Bamsoet.

Arsjad Buka Sebut Munaslub Ilegal

Munaslub Kadin yang menyatakan Anindya sebagai ketua terpilh dianggap ilegal.

Sebagai ketua terpilih periode 2021-2026, Arsjad Rasjid menganggap bahwa Munaslub itu tak sesuai aturan.