Kapolda Gorontalo Turun Tangan, Aksi Demonstrasi di DPRD Memanas

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Suasana demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo semakin memanas pada Jumat (23/8/2024).

Saking ricuhnya, demo ini hingga memaksa Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Pudji Prasetijanto Hadi, turun langsung ke tengah kerumunan massa.

Kehadiran pucuk pimpinan tertinggi Polda Gorontalo ini diharapkan dapat meredakan ketegangan yang sudah mulai tak terkendali.

Dengan pengamanan yang diperketat, Irjen Pudji berjalan memasuki barisan massa aksi yang semakin padat.

Tindakan ini menunjukkan keseriusan aparat keamanan dalam menjaga situasi tetap kondusif di tengah meningkatnya emosi demonstran.

Kapolda berniat untuk menengahi jalannya aksi yang mulai memanas, dengan harapan dapat membuka jalur dialog antara pihak kepolisian dan demonstran.

Namun, upaya Kapolda untuk bernegosiasi tidak berjalan mulus. Ia ditemani oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, AW. Thalib, yang juga turut mendampingi dalam upaya mediasi tersebut.

Alih-alih disambut dengan baik, kedatangan mereka justru mendapat penolakan tegas dari pimpinan aksi, yang juga dikenal sebagai Jenderal Lapangan (Jendlap).

"Massa aksi ada dua, jadi kalau yang mau bernegosiasi dari pihak UNG, itu bukan bagian kita," ujar Jendlap dengan nada tegas, menolak ajakan negosiasi yang diajukan oleh Kapolda dan Ketua Komisi I DPRD.

Tidak hanya menolak negosiasi, Jendlap juga secara langsung meminta AW. Thalib untuk meninggalkan lokasi.

"Bukan bapak yang ingin kami temui," teriaknya di hadapan massa yang terus mengerumuni area depan gedung DPRD.

Teriakan tersebut disambut sorakan dukungan dari para demonstran, menandakan bahwa mereka menginginkan perwakilan yang lebih tinggi untuk melakukan dialog.

Jendlap menjelaskan bahwa tujuan utama massa aksi adalah bertemu dengan ketua-ketua fraksi partai politik yang ada di DPRD Provinsi Gorontalo.

Mereka menegaskan bahwa hanya pimpinan partai yang dianggap mampu menjawab tuntutan yang diusung oleh demonstran.

Situasi ini semakin menunjukkan betapa seriusnya tuntutan massa aksi yang tidak mau lagi hanya berbicara dengan perwakilan tingkat komisi, melainkan langsung kepada pimpinan politik yang mereka anggap bertanggung jawab atas kebijakan yang diprotes. (*)