Tambang Suwawa Gorontalo
Tambang Suwawa Ditutup, Pemerintah Provinsi Gorontalo Diminta Segera Beri Solusi
Ketua Lembaga Pengawas Pemerintah Provinsi Gorontalo (LP3-G), Deno Djarai, buka suara soal penutupan tambang emas ilegal di Suwawa Timur
Penulis: Arianto Panambang | Editor: Fadri Kidjab
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/gorontalo/foto/bank/originals/Ketua-LP3-G-Deno-Djarai-Kiri-bersama-dengan-Anggota-DPRD-Bone-Bolango-terpilih-Yakub-Tangahu.jpg)
TRIBUNGORONTALO.COM, Suwawa - Ketua Lembaga Pengawas Pemerintah Provinsi Gorontalo (LP3-G), Deno Djarai, buka suara soal penutupan tambang emas ilegal di Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango.
Ia mendukung kebijakan pemerintah tersebut.
Menurut Deno, pihaknya menunggu kebijakan pemerintah pusat.
Keselamatan para penambang disebut sangat penting. Hanya saja pemerintah diminta segera memberikan solusi.
"Saya mendukung kebijakan pemerintah untuk menghentikan sementara, karena takutnya longsor susulan datang," ungkapnya Kepada TribunGorontalo.com, Selasa (23/7/2024) pagi.
"Tapi saya harap pemerintah harus segera melahirkan solusi, karena ini masalah perut warga, banyak yang bergantung di tambang ini," tambahnya.
Lebih lanjut, Deno mengajak para penambang saat ini turut mendukung kebijakan pemerintah daerah Bone Bolango.
Deno ingin para penambang memahami situasi pemerintah untuk upaya legalisasi tambang emas di Suwawa Timur itu.
"Kita lebih baik bersabar dulu. Sambil menunggu evaluasi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, ini hanya dihentikan sementara untuk dilanjutkan beraktivitas kembali," jelasnya.
Saat ini, Deno mengaku telah membuat langkah konkret terkait tambang emas di Suwawa Timur. Ia menemui sejumlah tokoh termasuk Polda Gorontalo.
Baca juga: BREAKING NEWS: Oknum Pegawai Disnakertrans Gorontalo Utara Diduga Tipu Warga Rp9,1 Miliar
Sementara itu, anggota DPRD Bone Bolango terpilih, Yakub Tangahu juga mengemukakan hal serupa.
Yakub berharap para penambang bersabar dan mendukung kebijakan pemerintah.
"Saya pikir baiknya bersabar dulu, karena ini sementara diusahakan oleh pemerintah. Kami juga akan mengawal proses usaha pemerintah," ungkap dia.
Ia menyebut Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad, tengah berusaha menganggarkan dana Rp3,1 triliun.
"Kita sudah membahas ini dengan BNPB, Pak Fadel meminta agar kita mengupayakan kembalinya kerusakan lingkungan di Bone Bolango," tuturnya.