Polemik Kenaikan UKT

Komitmen Prabowo Ingin Turunkan UKT Mahasiswa 'Kalau Bisa Gratis'

Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto menyoroti polemik kenaikan Uang Tunggal (UKT).

Editor: Fadri Kidjab
Tribunnews/Jeprima
Presiden terpilih, Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024) malam. 

TRIBUNGORONTALO.COM – Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto menyoroti polemik kenaikan Uang Tunggal (UKT).

Prabowo pun menyatakan komitmennya untuk menurunkan biaya UKT di era kepemimpinannya.

Hal ini bertujuan meringankan anak-anak negeri untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri.

"Apalagi di Universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat (uang APBN) harus jangan tinggi, kalau bisa sangat minim atau gratis. Ini kita harus hitung dan bekerja keras untuk itu,” kata Prabowo dalam acara wawancara eksklusif stasiun tv swasta bertajuk "Prabowo Subianto Berbicara untuk Indonesia" Rabu (22/5/2024).

Prabowo pun menyoroti bagaimana sistem di dunia pendidikan berubah secara drastis pasca Orde Baru, di mana dunia pendidikan menjadi industri menganut nilai kapitalisme.

"Jadi berpikirnya bahwa semua itu bisa menjadi market, padahal ini adalah public goods, kewajiban sosial bagi suatu negara," tegas Prabowo.

Ke depan, Prabowo mengatakan bahwa pemerintah akan mencari cara untuk meningkatkan perbaikan dalam dunia pendidikan.

Salah satu program yang diharapkan membantu menambah penghasilan negara dengan signifikan adalah hilirisasi industri yang dicanangkan Presiden Jokowi selama ini.

“Tentunya kita harus hilirisasi untuk kita dapat nilai tambah dan perbaiki pendidikan kita,” pungkasnya.

4 Keputusan Mendikbudristek Nadiem soal Kenaikan UKT

Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim
Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim, menghadiri rapat kerja bersama Komisi X DPR, Selasa (21/5/2024).

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim melaksanakan rapat kerja dengan Komisi X DPR yang membidangi masalah pendidikan di gedung parlemen Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Rapat berlangsung dalam suasana tegang diwarnai interupsi sejumlah anggota dewan mengenai kebijakan sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia yang menaikkan biaya UKT atau Uang Kuliah Tunggal.

Berikut dirangkum Tribunnews.com beberapa keputusan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam rapat itu.

1. Evaluasi Kebijakan PTN

Mendikbudristek Nadiem Makarim menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap PTN yang menaikan UKT secara tidak masuk akal.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved