Penjelasan Kadis PUPR Provinsi Gorontalo Aries Ardianto Soal Mangkraknya Pengerjaan Kanal Tanggidaa

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Kepala Dinas (Kadis) PUPR Provinsi Gorontalo, Aries Ardianto mengukapkan alasan mangkraknya pengerjaan kanal Tanggidaa.

Alasan tersebut diungkapkannya di hadapan para pendemo yang saat itu menggelar aksi di Kantor Gubernur Gorontalo, Selasa (21/5/2024) siang hari.

Menurut Aries, mangkraknya proyek kanal tanggidaa yang dikerjakan pada Mei 2022 lalu itu disebabkan paket kontraknya menghilangkan saluran gendong.

"Penyebabnya adalah paket kontrak yang lalu itu menghilangkan saluran gendong," ungkapnya usai menerima aspirasi masa aksi.

Diketahui, bahwa saluran gendong tersebut dihilangkan oleh kontraktor yang memegang pertama kali kontrak pekerjaan kanal tanggidaa pada Mei 2022 lalu.

"Permasalahan di sini adalah kontraktornya yang di kontrak awal. Ini sangat disayangkan sekali," sambungnya.

Bagi Aries yang juga sebagai seorang enginer, saluran gendong itu memiliki peran penting dalam pengerjaan Kanal Tanggidaa. Meski, nilai saluran itu cukup kecil.

Jika dirupiahkan, saluran tersebut memang tergolong kecil, hanya 2 persen dari total dana PEN yang dimasukkan dalam pengerjaan kanal.

Dengan begitu, Aries menyayangkan dihilangkannya paket saluran gendong tersebut.

"Saya sangat menyesal kenap itu (saluran gendong) dihilangkan, saya tidak tahu alasannya apa," tuturnya.

Ia juga mengakui, pengerjaan kanal tanggidaa yang memiliki panjang 1,7 kilo meter itu masih menyisakan anggaran sebanyak Rp 4,9 miliar.

Namun, sisa dana tersebut rencananya akan ditarik kembali oleh Dirjen Pertimbangan Keuangan.

"Pada 2023 kemarin, kami sudah disurati oleh Dirjen Pertimbangan Keuangan, bahwa sisa dana itu akan diambil," jelasnya.

Meski begitu, Kata Aries, pihaknya tetap bersikeras tak memberikan sisa dana tersebut. Sebab, mengingat kontraksi fiskal Provinsi Gorontalo sedang mengalami tekanan dalam menghadapi tahun 2024.

Untuk mempertahankan sisa dana itu, pihak Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Dirjen tersebut. 

Persyaratannya pun telah dilengkapi. Bahkan, telah ditinjau oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Dirjen Pertimbangan Keuangan.

"Di bulan Februari akhir kami penuhi semua itu. Janjinya Maret akan dibahas, namun baru terealisasi pada Mei 2024 kemarin dan mereka sudah terima," ucapnya.

Atas kesepakatan itu, Kadis PUPR Provinsi Gorontalo itu menginginkan saluran gendong tersebut akan diadakan kembali.

Sebab, bagi dia, saluran tersebut berfungsi untuk menghilangkan banjir yang selama ini dirasakan oleh warga Tanggidaa, hingga menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Gorontalo.

"Minimal saluran gendong itu saya kembalikan lagi di situ. Karena itulah fungsi untuk menjawab penderitaan masyarakat selama ini," tegasnya. 

3 Tuntutan Warga Sekitar Proyek Kanal Tanggidaa Kota Gorontalo yang Berdemo

Warga Kota Gorontalo sekitar proyek kanal Tanggidaa melakukan aksi demontrasi pada Selasa (21/5/2024) siang.

Pendemo yang didominasi ibu-ibu ini meminta pertanggungjawaban pemerintah atas pekerjaan proyek yang sedang mangkrak tersebut.

Pendemo mengatakan, bahwa pemerintah seakan-akan tak bertanggung jawab atas pengerjaan proyek yang dikerjakan sejak 3 tahun lalu itu.

"Tanggidaa ini tanggidaa, bukan daerah lain, kami mau tanami pohon pisang dan gersen di sini. Kalau tidak diselesaikan," tegas seorang wanita yang berdemo

Pendemo lainnya mengatakan pemerintah bukannya membuat senang masyarakat, malah membuat warga Tanggidaa semakin sengsara.

"Pemerintah bukannya bikin masyarakat senang, malah bikin rugi, menderita," kata pendemo wanita tersebut

Mereka berdemo di Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, tepat di simpang empat Cafe Sudut Kita.

Para wanita tersebut membakar ban di tengah simpang empat tersebut dan menyampaikan tuntutannya ke pihak pemerintah.

Adapun 3 tuntutan yang disampaikan oleh masa aksi meliputi yakni

Pertama, pemerintah harus menyelesaikan proyek Kanal Tanggidaa yang sedang mangkrak itu.

Kedua, masyarakat Tanggidaa dalam beberapa waktu terakhir ini sering mengalami banjir, akibat pengerjaan kanal tersebut belum rampung.

Ketiga, warga Tanggidaa sudah banyak yang mengalami sakit, akibat polusi dari pengerjaan kanal tersebut.

Roy Bau warga sekitar mengatakan, bahwa demo tersebut merupakan spontanitas warga Tanggidaa.

Sebab sejak proyek tersebut dimulai sejak 3 tahun lalu, warga Tanggidaa sering mengalami banjir. 

Sebelum adanya pengerjaan kanal itu, warga Tanggidaa sama sekali tak pernah merasakan kebanjiran.

"Ini sangat memprihatinkan bagi masyarakat yang ada di Tanggidaa. Sehingga kami meminta kepada pemerintah segera perhatikan kondisi warga saat ini," ujar Roy

Diketahui, berdasarkan LPSE Provinsi Gorontalo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo telah menyelesaikan proses tender pekerjaan konstruksi Kanal Tanggidaa dengan kode lelang 5851018.

Proyek Kanal Tanggidaa merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 dan memiliki pagu sebesar Rp33 miliar.

Pada LPSE, proyek ini tercatat dengan nama Pembangunan Kanal Banjir Tanggidaa dan dikerjakan oleh PT. MULTI GLOBAL KONSTRINDO, sebuah kontraktor yang bermarkas di Jl.Nuri No. 86 Makassar - Makassar (Kota), Sulawesi Selatan.

Tender Pembangunan Kanal Banjir Tanggidaa tercatat sejak 9 Januari 2022.

Sementara itu, Kadis PUPR Handoyo Sugiharto yang saat itu masih menjabat menjelaskan, Kanal Banjir Tanggidaa memiliki panjang 1,7 KM. Kanal melintasi kelurahan Heledulaa Selatan, Heledulaa Utara dan Ipilo.

“Melalui dana PEN tahun 2022 ini pemprov mendapatkan anggaran Rp 33 miliar untuk pembangunan kanal," katanya.

Mestinya Kanal Tanggidaa dimulai Mei tahun 2022 itu seharusnya berakhir 8 Desember 2022.

Tetapi pekerjaan itu tidak selesai sampai pada tambahan waktu hingga 31 Desember. Pekerjaan itupun diperpanjang.

Melihat kontraktor yang masih bersedia melanjutkan progress pengerjaan Tanggidaa, maka PUPR memberikan perpanjangan waktu.

Perpanjangan waktu itu mengacu pada tanda-tanda di lapangan di antaranya material yang tersedia, aktivitas pekerjanya, serta alatnya siap di lapangan. (*/Husnul)