Pemilu 2024
Kurangnya Fasilitas Khusus Pemilih Difabel di Pemilu 2024, Ketua PPUAD: Ini Seperti Diskriminasi
Kurangnya fasilitas khusus difabel di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dikeluhkan Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Gorontalo (PPUAD).
Penulis: Andika Machmud | Editor: Fadri Kidjab
TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Kurangnya fasilitas khusus difabel di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dikeluhkan Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Gorontalo (PPUAD), Risna Karim.
Risna mengaku pemilih disabilitas seharusnya mendapat hak mereka.
Selain itu, ia tidak mendapatkan informasi tentang ragam disabilitas untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Ini seperti diskriminasi, kenapa sampai sekarang belum ada ragam disabilitas. Kan beda tuna netra, tuna daksa, dan lain sebagainya," ungkapnya kepada TribunGorontalo.com, Senin (12/02/2024).
Ia mengatakan, permasalahan seperti ini sebenarnya sudah diidentifikasi sejak lima tahun yang lalu, namun sampai sekarang belum ada perubahan.
"Misalnya yang bersangkutan yang mengurus TPS-TPS itu kan tidak ada data, mereka juga belum tentu kenal semua," jelasnya.
Ia memisalkan tuna daksa tidak akan bisa menjangkau meja pencoblosan yang digunakan orang normal.
Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) itu menjelaskan di beberapa tempat yang didatanginya hampir semua belum memenuhi standar disabilitas.
"Kan haknya itu diakomodir dalam undang-undang, termasuk hak politiknya, dan itu kewajiban negara," jelasnya.
Ia juga mempertanyakan hak disabilitas yang tidak diperbaiki oleh pemerintah. Apalagi adanya perbedaan kebutuhan setiap disabilitas.
"Coba untuk tuna netra juga kan perlu braille, nah bagaimana? Itu kabar kemarin masih diupayakan dari pusat, disuruh menunggu surat suara untuk mereka (tuna netra)," ungkapnya.
Namun ia pesimis semuanya akan berjalan sesuai harapan. Pasalnya besok sudah waktu pencoblosan.
Pun dalam tinjauan lapangan, dirinya masih mendapatkan jawaban yang kurang memberikan solusi.
"Ada juga mereka bilangnya masih pakai data kemarin, loh, berarti mereka ini beberapa tidak di data?" katanya.
Ia sampai sekarang masih mendapatkan perbedaan data, misalnya yang sudah menginjak 17 tahun atau wajib pilih. Namun, ia berupaya untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian data.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.