Makin Banyak Kampus yang Kritik Jokowi, Unpad dan UMY Ikuti Jejak UI hingga UGM

Rektor UII, Fathul Wahid, meminta agar Jokowi tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga dalam Pilpres 2024.

Senada dengan kritik UI, Fathul juga menyoroti soal penyalahgunaan wewenang tanpa malu-malu dan penggunaan kekuasaan untuk kepentingan politik sekelompok golongan.

“Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo,” kata Fathul.

“Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023,” imbuhnya.

Fathul juga menyoroti soal intervensi politik dari Jokowi lewat pernyataannya soal presiden boleh berpihak dan berkampanye yang sempat disampaikannya beberapa waktu lalu.

Tak sampai disitu, penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh Jokowi jelang pencoblosan, juga dianggap bernuansa politis.

“Perkembangan termutakhir, distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presiden Joko Widodo juga ditengarai sarat dengan nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap calon presiden dan calon wakil presiden tertentu,” kata Fathul membacakan poin pernyataan sikap tersebut.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Tribun Jabar/Seli Andina Miranti)(Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Gelombang Kampus Kritik Jokowi Makin Meluas, Kini Giliran Unpad dan UMY