Lihat Bagaimana Pernyataan Presiden Jokowi hingga Bikin Aktivis Geram

TRIBUNGORONTALO.COM — Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, termasuk Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Dimas Bagus Arya, Koordinator KontraS mempermasalahkan pernyataan Jokowi soal presiden yang bisa memihak dan berkampanye. 

Ia pun turut mendesak agar Jokowi mencabut pernyataanya itu. Sebab, dapat menimbulkan konflik kepentingan. 

Dampaknya, dapat memicu praktik kecurangan saat prosesi Pemilu 2024 nanti. 

Buntut dari pernyataan Jokowi ini, KontraS meminta gara Bawaslu tak lepas pandang gerak-gerik eks gubernur ini selama Pemilu 2024. 

"Menteri-menteri dalam kabinet juga tetap profesional dalam menjalankan tugas kenegaraan dan tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik elektoral," kata dia dalam keterangannya, Rabu (24/1/2024).

Pernyataan Jokowi ini mestinya tidak bisa dianggap sepele, lantaran ia adalah Presiden RI.

Kekuasaan yang begitu besar di tangannya, bukanlan tidak mungkin bisa digunakan untuk dikerahkan sebagai dukungan ke salah satu paslon. 

"Kami menilai bahwa statement yang diucapkan oleh Jokowi menunjukkan bahwa Presiden memiliki standar moral yang rendah dan tidak memahami etika demokrasi," katanya. 

Mestinya, penyelenggara negara tak boleh memanfaatkan jabatan untuk kepentingan politik elektoral jelang pemilu. 

Dia mendesak agar Jokowi cukup menjalankan mandat konstitusi terkait Pemilu agar dapat berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

"Selain mengontrol bawahannya untuk taat pada konstitusi, keteladanan untuk berbuat fair itu seharusnya dimunculkan oleh Presiden."

"Sayangnya, lewat berbagai pernyataan dan indikasi, Presiden nampak sangat berpihak pada salah satu paslon yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka," ujar Dimas.

Dia juga menilai pernyataan Jokowi ini rawan untuk disalahgunakan oleh pejabat negara yang mendukung salah satu paslon sehingga dikhawatirkan akan terjadi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan.

"Alih-alih menegur para menteri dan meminta agar fokus di akhir masa jabatan, pernyataan Jokowi juga hanya akan membuat kinerja pemerintahannya tidak berjalan efektif di akhir periode," tukas Dimas.