Mahfud MD Sebut Pemberantasan Korupsi Pertambangan Sulit karena Data Selalu Disembunyikan

TRIBUNGORONTALO.COM – Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, menyinggung sulitnya pemberantasan korupsi pertambangan.

Pasalnya, data-data penting selalu disembunyikan. Hanya dibuka ketika itu jadi perbincangan publik.

Mahfud menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dari seluruh elemen dan pihak, untuk menjadi dasar penyelesaian praktik ilegal di pertambangan, perikanan, dan kehutanan.

"Penting bagi kita keterbukaan informasi tentang data, data itu jadi basis untuk penyelesaian," tegas dia.

Menurut dia, hal ini berbanding terbalik dengan rakyat yang dirugikan, yang memiliki data-data tersebut.

"Saya punya pengalaman di sidang-sidang yang membicarakan tentang ini, informasinya tertutup. Siapa yang punya lahan ilegal di sebelah sana, ketika dibuat daftar, ndak ada di dalam daftar, sementara ada rakyat yang punya data," kata Mahfud MD dalam debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Baca juga: Bicara Hilirisasi Pertanian hingga Digital, Gibran: Tidak Boleh Lagi Mengirim Barang Mentah

Mahfud MD Singgung Food Estate

Mahfud MD menyinggung soal kegagalan food estate yang dikerjakan oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini bermula saat Mahfud flashback ketika dirinya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Kala itu, ia menjatuhkan vonis bahwa sumber alam harus memihak kepada rakyat lewat empat cara, yaitu pemanfaatan, pemerataan, partisipasi rakyat, dan penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan oleh leluhur.

"Pada 16 Juni 2011, sebagai Ketua MK, saya membuat vonis bahwa sumber alam memihak rakyat harus lewat empat cara: pemanfaatan, pemerataan, partisipasi rakyat, penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan oleh leluhur," kata Mahfud, Minggu.

Lebih lanjut, ia mengatakan pihaknya akan menggunakan empat tolok ukur tersebut untuk mensukseskan sumber daya alam dan pertanian di Indonesia.

Ia lantas menyinggung, program yang direncanakan tak akan gagal seperti food estate.

Menurut dia, food estate yang digarap Kemenhan, gagal dan merusak lingkungan.

"Kami akan menggunakan empat tolok ukur itu, tapi kami tidak melihat (sikap) pemerintah, apa sih langkah yang diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan."

"Kami punya program, petani bangga bertani, di laut jaya nelayan sejahtera. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang benar saja, rugi dong kita!" pungkas Mahfud.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com