BREAKING NEWS Peringati HUT ke-23 Provinsi Gorontalo, Gubernur Ismail Pakaya Hadiri Paripurna DPRD 

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya hadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam memperingati HUT ke-23 Provinsi Gorontalo pada Selasa (5/12/2023).

Tampak hadir para pejabat pemprov, pemerinta kota dan pemerintah kabupaten di Provinsi Gorontalo.

Selain itu hadir pula tokoh masyarakat, dan undangan penting lainnya,

Rapat paripurna yang digelar ini menjadi momen penting untuk merayakan tonggak sejarah Provinsi Gorontalo yang telah berkiprah selama 23 tahun dalam pembangunan dan kemajuan Gorontalo.

 Gubernur beserta jajaran pemerintahan membahas pencapaian, tantangan, serta program-program prioritas yang dijalankan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo.

Baca juga: Ombudsman Gorontalo Periksa CCTV Puskesmas Telaga, Hasilnya Ada Potensi Kelalaian Nakes

Usia ke 23 Provinsi Gorontalo ini telah banyak hal yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat maupun pemerintahan di Gorontalo.

Adanya dukungan dari seluruh masyarakat, pembangunan di Provinsi Gorontalo tiap tahunnya terus meningkat.

Pada tahun ini 2023, trend peningkatan pembangunan Provinsi Gorontalo perlahan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf

.

Dalam sambutannya, ia mengatakan, berdasarkan data Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, bahwa APBD dari tahun ke tahun terus meningkat.

"Pada tahun 2002 APBD Provinsi Gorontalo baru Rp. 150.611.986.000, dan pada tahub 2020 meningkat menjadi Rp. 2.006.064.139.749.51," ujar Parid dalam sambutannya.

Kemudian pada tahun 2021 APBD Provinsi Gorontalo mengalami penurunan karena dilanda pandemi Covid 19.

Sehingga, APBD menurun menjadi Rp. 1.912.519.212.778, dan selanjutnya mengalami Direcofusing anggaran sehungga menjafi Rp. 1.888.852.626.591.

Kemudian, pada perubahan APBD 2021 menjadi Rp. 2.010.882.300.876.37, dengan kabaran anggaran untuk belanja publik 62 persen dan belanja aparatur 38 persen