Sabtu, 21 Maret 2026

Gorontalo Kemarin

Gorontalo Kemarin, Anak di Bawah Umur Pelaku Kejahatan dan Dana Desa Dipotong Rp 38 Miliar

Ia mengatakan, kondisi Gorontalo saat ini mirip seperti di Sumatera. Di mana, anak-anak di bawah umur menjadi pelaku kriminalitas.

Tayang: | Diperbarui:
Editor: Wawan Akuba
zoom-inlihat foto Gorontalo Kemarin, Anak di Bawah Umur Pelaku Kejahatan dan Dana Desa Dipotong Rp 38 Miliar
TribunGorontalo.com
Kepala Kejari Kabupaten Gorontalo, Mohammad Iqbal saat menghacurkan senpi rakitan menggunakan gurinda. 

"Mereka tuh ekspor, tetapi karena memang logistik di Gorontalo ini tidak direct langsung keluar negeri," kata Erwin Situmorang, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) wilayah Sulawesi Bagian Utara dalam Press Conference Alco Regional, Rabu (5/7/2023).

Tidak adanya gudang penyimpanan itu memaksa mereka menitip barang ekspor ke pelabuhan perantara.


Baca Selengkapnya

Inilah Daftar 45 Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Periode 2019-2024, Siapa Jumlah Suara Terbanyak?

Kantor DPRD Provinsi Gorontalo
Kantor DPRD Provinsi Gorontalo(TribunGorontalo.com)

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Berikut daftar 45 anggota DPRD Provinsi Gorontalo dan perolehan suara tahun 2019.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dijabat Paris RA Jusuf dari partai Golongan Karya, sedangkan Wakil Ketua diisi tiga orang diantaranya, Wakil ketua 1 Kris Wartabone (PDI-P), wakil Ketua II Sofyan Puhi dan Wakil Ketua III Awaludin Pauweni.

Berikut daftar anggoa DPRD Provinsi Gorontalo periode 2019-2024.

DAPIL I

1. Sylyanto Pateda,S.E
Partai Gerindra, jumlah suara 2.116


Baca Selengkapnya

Masyarakat Gorontalo Diminta Berhenti Beli Cabo, Bawa Penyakit hingga Matikan Industri Dalam Negeri

Pakaian cabo masih jadi incaran warga Gorontalo
Pakaian cabo masih jadi incaran warga Gorontalo(TribunGorontalo/Prailla)

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Masyarakat Gorontalo saat ini diminta berhenti beli Cabo.

Cabo (cakar bongkar) atau pakaian bekas memang masih banyak diburu masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Cabo memiliki harga terjangkau. Pembeli bisa mendapatkan pakaian merek branded dengan harga miring.

Pakaian bekas ini sebetulnya sudah dilarang oleh Presiden Jokowi Dodo karena dinilai mengganggu perindustrian dalam negeri.

Hal itu juga disampaikan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Wilayah Sulawesi bagian Utara, Erwin Situmorang.


Baca Selengkapnya

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved