Gorontalo Kemarin, Pengadaan Pemkot Pakai Elektronik dan Jemaah Haji Ikut Pemeriksaan Kesehatan

TRIBUNGORONTALO.COM merangkum berita populer Gorontalo kemarin, Senin (29/5/2023). Berita-berit masih relevan dibaca hari ini, Selasa (30/5/2023). 

Marten Taha Dorong OPD Pemkot Gorontalo Pakai e-Purchasing untuk Pengadaan Barang

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Wali Kota Gorontalo, Marten Taha minta organisasi perangkat daerah (OPD) untuk gunakan pengadaan barang dan jasa via e-Purchasing.

Hal tersebut disampaikan saat menggelar rapat monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah Kota Gorontalo di aula Bele Li Yiladia, Senin (29/5/2023).

Memasuki bulan keenam para OPD belum menerapkan penggunaan E-Purchasing dalam sistem pengadaan barang dan jasa.

"Ini menunjukkan kita belum serius dalam menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui sistem e-purchasing yang sudah ada secara regulatif melalui instruksi presiden," kata Marten.

Kendati menurut Marten, keuntungan dalam pengguna sistem e-Purchasing dapat meminimalisir adanya penyelewengan anggaran khususnya dalam proses pengadaan barang atau jasa sehingga tidak berpotensi di audit.

Baca Selengkapnya

Sejumlah Calon Jemaah Haji Gorontalo Akui Letih Jalani Pemeriksaan Kesehatan, Lari Sampai 5 Putaran

(Reporter: Prailla Libriana)

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Sejumlah calon jemaah haji Gorontalo asal Kabupaten Bone Bolango mengaku letih menjalani pemeriksaan kesehatan.

Menurut Yanti (76), calon jemaah haji Bone Gorontalo ini menjelaskan proses pemeriksaan kebugaran itu begitu menguras tenaganya.

"Capek sekali, padahal cuma bajalan bukan lari," kata Yanti kepada TribunGorontalo.com, Senin (29/5/2023).

Senada dengan rekannya Yanti, Susan (75) mengaku terpaksa mengikuti prosedur pihak kesehatan.

Baca Selengkapnya

Pengamat Politik Gorontalo Hendra Yasin Sebut Sistem Proporsional Tertutup Untungkan Partai Besar

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Munculnya isu Mahkamah Konstitusi bakal mengesahkan Sistem Proporsional Tertutup pada Pemilu 2024 ditanggapi Pengamat Politik Gorontalo, Hendra Yasin.

Direktur Curva Survei Indonesia ini berpendapat, sistem proporsional tertutup lebih menguntungkan partai-partai besar, termasuk bagi partai yang memiliki tokoh di tingkat nasional. Sementara sistem terbuka menguntungkan bagi partai-partai yang memiliki tokoh di daerah.

Apabila nanti proporsional tertutup, ada partai yang memiliki tokoh di daerah. Misalkan tokoh itu berpindah partai, itu bisa merugikan partai tersebut.

"Proporsional tertutup itu menguntungkan partai yang mengakar, termasuk partai baru yang demikian memiliki visi yang disukai masyarakat," ungkap Hendra kepada TribunGorontalo.com, Senin (29/5/2023).

Disamping itu, andaikan proporsional terbuka diterapkan bakal menguntungkan partai yang memiliki kandidat populer di daerah tersebut. Sebab, demokrasi pada dasarnya melahirkan pemimpin-pemimpin yang disukai, alih-alih yang terbaik.

Baca Selengkapnya

Ada Polisi RW di Kota Gorontalo, Kapolresta Jelaskan Tugasnya

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Kapolresta Gorontalo Kota Kombes Ade Permana melantik sejumlah polisi Rukun Warga (RW). 

Pengukuhan Polisi RW ini dilakukan sebagai bagian dari strategi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam memperkuat peran kepolisian di tingkat lingkungan masyarakat.

“Saya ingin ada RW yang didampingi oleh Polisi karena RW selalu dibutuhkan warga setiap saat dalam penyelesaian masalah di masing-masih wilayah," kata Ade.

Polisi RW memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi dan mendukung program keamanan dan ketertiban di wilayahnya masing-masing.

"Program Polisi RW merupakan program menghadirkan Polisi di tiap-tiap RW untuk membangun interaksi positif yang konsisten dengan masyarakat dengan tugas sebagai penghubung (Liaison Officer/LO) Polri di tiap RW,” ujar  Ade Permana.

Baca Selengkapnya

Yuriko Kamaru Sebut Perda RTRW dan Retribusi Mendesak Dibahas DPRD Provinsi Gorontalo

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Yuriko Kamaru anggota DPRD Provinsi Gorontalo menyebut 2 perda yang kini mendesak untuk dibahas oleh pihaknya. 

Ia menjelaskan, 2 perda itu yakni rencana tata ruang wilayah (RTRW) serta perda tentang retribusi dan pajak daerah. 

Jika tak segera diselesaikan tahun 2023 ini, Yuriko Kamaru menyebut Gorontalo akan mengalami kesulitan. 

Sebab, kedua perda ini berhubungan dengan pendapatan provinsi. RTRW terkait dengan perizinan investasi, sementara retribusi dan pajak terkait pemasukan dari sektor jasa. 

“Ranperda ini harus diselesaikan tahun 2023,” ungkap Sekretaris Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo, Yuriko Kamaru, Senin (29/05/2023).

Baca Selengkapnya

Paris Jusuf Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Tegaskan, Perempuan Harus Ambil Bagian di Dunia Politik

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Perempuan harus mengambil peran-peran dalam pembangunan terutama melalui politik. 

Hal demikian disebutkan oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf beberapa waktu lalu. 

Menurutnya, sangat urgent keterlibatan perempuan ini dalam pembangunan daerah. 

Ia menjelaskan, pemerintah telah mengatur keikutsertaan perempuan sebanyak 30 persen untuk menjadi bakal calon legislatif (bacaleg).

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf menerangkan, keterlibatan perempuan pada pemilu ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca Selengkapnya