Soal Pemilu 2024 Ditunda, Mahfud MD Tegas Sebut Harus Dilawan dan Sentil Hakim: Masa Gak Tau Aturan?

"Hakimnya masa nggak tahu aturan bahwa sudah ada undang-undang PTUN, dan ada PERMA Nomor 2 Tahun 2019 itu dikeluarkan tanggal 9 Agustus 2019 atau tiga setengah tahun yang lalu."

"Isinya semua kasus perbuatan melawan hukum oleh penguasa harus dilakukan di PTUN. "

"Ini di PTUN sudah dilakukan, lho, kok lalu pindah ke perdata. Apakah hakim ini tahu nggak?" kata Mahfud MD dalam tayangan Kompas TV.

Baca juga: 349 Hari Menuju Pemilu - Pilpres 2024: Netizen Komentari Najwa Shihab Temui Prabowo

Mahfud MD juga menegaskan, apa yang diputus oleh Majelis Hakim PN Jakpus salah kamar.

Sebab mereka tidak memiliki kewenangan untuk menunda pemilu yang merupakan hak rakyat.

Ia pun mengibaratkan putusan penundaan pemilu seperti ada pasangan suami istri yang ingin cerai, tapi malah dibawa ke Pengadilan Militer.

"Kayak Anda mau bercerai dengan suami tapi dibawa ke Pengadilan Militer kan nggak benar," kata Mahfud

Mahfud MD juga menyatakan, KPU sudah pasti naik banding atas putusan ini.

Ia pun yakin KPU akan memenangkan upaya hukum banding atas putusan PN Jakpus.

Sebab, Mahfud MD menilai tak ada dalil yang bisa dipakai dan dijadikan pertimbangan dalam perkara yang memutuskan penundaan pemilu tersebut.

"Kalau saya yakin. Karena dalil apa yang bisa dipakai, nggak pernah keluar ini (putusan tunda pemilu), apa sih yang dijadikan dasar pertimbangan," kata Mahfud.

Baca juga: Fahrudin Salilama Bidik Kursi DPRD Kota Gorontalo di Pemilu Legislatif 2024

Mahfud menyebut, UU menyatakan pemilu tak bisa ditunda atau dibatalkan oleh siapapun kecuali KPU itu sendiri.

Bahkan penundaannya pun tak bersifat nasional melainkan pada wilayah tertentu, serta hanya dilakukan dalam keadaan luar biasa.

Sehingga Mahfud merasa putusan yang dibuat oleh PN Jakpus adalah putusan konyol.