AW Thalib Rencanakan Pembangunan SMA Negeri 10 Gorontalo

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Anggota Legislatif (Aleg) Gorontalo, AW Thalib merencanakan pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 Gorontalo.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo ini mengatakan, masyarakat membutuhkan sekolah baru guna menampung banyaknya siswa.

Apalagi warga Kelurahan Dungingi disebut belum memiliki sekolah menengah. Hal ini membuat calon peserta didik membeludak setiap memasuki tahun ajaran baru.

"Dungingi ini belum memiliki sekolah umum atau menengah, sehingga SMA 3 menjadi haluannya," kata AW Thalib kepada awak media, usai Reses Masa Persidangan Kedua, di Kelurahan Huangobotu, Jumat (10/2/2023).

"Ini tentu menjadi perhatian bagi saya. Ketika ada keluhan warga ataupun wali murid, tentu ini perlu fasilitasi," imbuh dia.

Politisi PPP Gorontalo itu menambahkan, dirinya berusaha mengakomodasi segala kebutuhan masyarakat.

Beberapa waktu lalu, lanjut dia, sejumlah siswa tak bisa terakomodasi di zonasi sekolahnya. Mereka pun akhirnya memilih sekolah swasta.

Baca juga: Paris Jusuf Sebut Reses DRPD sebagai Pendidikan Politik Masyarakat

Karena itu, AW Thalib menilai pembangunan sekolah menengah dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Meskipun, saat ini baru sebatas perencanaan.

"Baru kita rencanakan, dan kemudian kita akan carikan lokasi yang bisa. Tentunya dengan kesiapan lahan itu sendiri," jelas dia. 

Selain itu, AW Thalib turut mendukung ekonomi kerakyatan. Hanya saja, pihaknya perlu memastikan masyarakat penerima bantuan termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sebab, DTKS merupakan persyaratan utama bagi masyarakat penerima bantuan apapun.

Pemerintah bakal memverifikasi data bantuan usaha yang dilakoni oleh masyarakat.

Masyarakat Huangobotu mengikuti Reses Masa Persidangan DPRD Provinsi Gorontalo, AW Thalib.

Baca juga: Bawaslu Provinsi Gorontalo Awasi Agenda Reses, DPRD Dilarang Kampanye

Sebagaimana diketahui, hasil Reses dari seluruh anggota DPRD akan dihimpun menjadi pokok pikiran, kemudian diparipurnakan.

Paripurna adalah keputusan institusi dewan yang nanti akan diberikan kepada pemerintah. Ini bertujuan agar terdapat sinkronisasi antara jalur pemerintah Musrembang dengan Reses DPRD.