Pemerintah Gorontalo Sulit Kendalikan Stunting Jika Tak Mampu Atasi 4 Masalah Gizi Ini

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Pengendalian angka stunting atau tengkes akan sulit dilakukan, jika pemerintah tak mampu atasi 4 masalah gizi ini. 

Dilansir dari situs resmi Kemenkes RI pada Jumat (27/1/2023) 4 masalah gizi itu terdiri dari weight faltering, underweight, gizi kurang, dan gizi buruk.

Penurunan angka stunting hanya akan terjadi jika 4 masalah gizi tersebut teratasi.

“Kalau mau menurunkan stunting maka harus menurunkan masalah gizi sebelumnya yaitu weight faltering, underweight, gizi kurang, dan gizi buruk.”  kata Dirjen Kesehatan Masyarakat dr. Maria Endang Sumiwi, MPH di Jakarta, Jumat (27/1).

Pencegahan stunting yang lebih tepat harus dimulai dari hulu yaitu sejak masa kehamilan sampai anak umur 2 tahun atau 1000 hari pertama kehidupan. 

Pada periode setelah lahir yang harus diutamakan adalah pemantauan pertumbuhan yang dilakukan setiap bulan secara rutin. Dengan demikian dapat diketahui sejak dini apabila anak mengalami gangguan pertumbuhan.

Dikatakan Dirjen Endang, gangguan pertumbuhan dimulai dengan terjadinya weight faltering atau berat badan tidak naik sesuai standar.

“Anak-anak yang weight faltering apabila dibiarkan maka bisa menjadi underweight dan berlanjut menjadi wasting. Ketiga kondisi tersebut bila terjadi berkepanjangan maka akan menjadi stunting,” ungkapnya.

Pemerintah melakukan pemberian makanan tambahan untuk mengatasi masalah gizi di Indonesia. 

Pemerintah akan beralih dari pemberian makanan tambahan dengan biskuit menjadi pemberian makanan tambahan dengan makanan lokal.

“Jadi kita sudah mulai tahun 2022 di 16 kabupaten/kota, karena kami mau lihat pemberian makanan tambahan dengan makanan lokal bisa dilakukan tidak,” ucap Dirjen Endang.

Pemberian makanan tambahan dengan pangan lokal ini disajikan siap santap oleh Posyandu.

Bisa juga dimasak oleh kader dengan menu khusus. Terpenting memenuhi kebutuhan gizinya baik protein maupun kebutuhan gizi yang lain.

16 kabupaten/kota percontohan itu berada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Sumatera Selatan. 

Sisanya mulai tahun 2023 diperluas ke 389 kabupaten/kota.