449 PPS Bone Bolango Dilantik KPU, Siap Kawal Pemilu 2024

Pesannya kepada para PPS untuk tak bersenang diri. Sebab, pelantikan hanyalah awal. Ada tanggung jawab besar yang akan dipikul. 

Editor: Wawan Akuba
TribunGorontalo.com/Jil
Pelantikan 449 PPS Bone Bolango di Citimall Hotel Gorontalo, Selasa (24/1/2023). 

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Sebanyak 449 Panitia Pemungutan Suara Bone Bolango dilantik, Selasa (24/1/2023). 

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bone Bolango, Adnan A Berahim di Citimall Hotel Gorontalo

Pesannya kepada para PPS untuk tak bersenang diri. Sebab, pelantikan hanyalah awal. Ada tanggung jawab besar yang akan dipikul. 

"Jadi pelantikan ini bukan sekadar euforia karena sudah lulus seleksi dan dilantik, tetapi di situ ada tanggung jawab besar," pesan Adnan. 

Setidaknya ada dua wewenang yang hanya dimiliki PPS. Pertama, membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Baca juga: KPU Jamin Hak Pilih Penyandang Disabilitas di Gorontalo

"Ketika anda salah memilih KPPS, maka kesalahan itu akan kita tanggung bersama," tegas Adnan kepada ratusan PPS.

Lalu wewenang PPS selanjutnya adalah mengangkat Pantarlih atau petugas pemungutan data pemilih.

Petugas ini menginput data pemilih secara akurat, valid, mutakhir dan aktual.

Tujuannya untuk menyaring warga yang berhak menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Ingat, satu orang saja kita hilangkan hak pilihnya, maka pidana adalah sanksinya," tutur Adnan.

Ketua KPU Bone Bolango ini pun mengingatkan PPS agar selektif dalam memilih Pantarlih, sebab perannya begitu krusial.

Baca juga: Bawaslu Minta KPU Tak Menutup Informasi Tahapan Pemilu 2024 kepada Masyarakat

Ia juga mengingatkan soal jam kerja PPS yang tidak mengenal libur. "Tidak ada hari minggu, tanggal merah di kalender penyelenggara pemilu. Semua tanggal hitam," celetuk Adnan.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Bone Bolango Hamim Pou mengungkapkan PPS, wajib menjunjung tinggi Pakta integritas.

Hal-hal yang harus diperhatikan adalah tidak memihak atau imparsial. Lalu PPS harus nonpartisan atau bukanlah bagian dari partai politik. 

"Ini dicamkan sebaik-baiknya. Anda adalah ujung tombak, garda terdepan untuk menjaga kualitas demokrasi," ucap Hamim. (*)

Ikuti kami di

AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved