Kiai dan Ulama Siap Kampanye Cak Imin di Pilpres 2024

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, musyawarah para ulama dari seluruh wilayah Indonesia ini adalah bagian dari perhatian para ulama bagi PKB.

Penyelenggaraan Ijtima Ulama Nusantara ini juga memastikan bahwa kinerja dan program PKB selalu dalam pengawalan dan arahan dari para ulama, serta memantapkan keterpautan perkhidmatan para ulama dengan kehidupan kebangsaan dan masalah keumatan.

"Saya memberikan apresiasi kepada Dewan Syura DPP PKB yang mengadakan Ijtima Ulama Nusantara. Tentunya pokok-pokok pikiran, saran, dan masukan para ulama ini sangat kita perlukan bagi kemajuan bangsa. Empat ratus hari menuju Pileg dan Pilpres 2024, PKB sangat membutuhkan nasehat dan bimbingan Para Ulama untuk kemenangan dan kejayaan PKB" kata pria yang karib disapa Cak Imin itu, Jumat (13/1/2023).

Juru Kampanye

Ijtima Ulama Nusantara yang digelar Dewan Syuro DPP PKB menghasilkan kesepakatan bahwa para ulama, kiai, dan nyai bakal menjadi juru kampanye (jurkam) dalam Pilpres 2024.

Adapun juru kampanye ini berfungsi untuk meminta dukungan kepada rakyat atas calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diusungnya.

"Para ulama berkomitmen jadi juru kampanye nasional baik untuk Gus Muhaimin dan akan masuk pada kantong nasionalis juga," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid saat ditemui di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Sabtu (14/1/2023).

Jazilul mengungkapkan, para ulama akan melakukan komunikasi-komunikasi publik melalui para kiai.

Komunikasi ini tidak hanya menyasar masyarakat Nahdlatul Ulama (NU), namun menyasar publik dan masuk ke ruang-ruang masyarakat secara umum.

Bahkan, PKB tengah merumuskan cara komunikasi dan berkampanye yang tepat agar sesuai dengan generasi milenial.

"Artinya tidak hanya melulu berkampanye di NU, tapi masuk ke ruang masyarakat secara umum. Kalau bisa masyarakat milenial ini dirumuskan kayak apa berkampanye di lingkungan masyarakat milenial," tutur Jazilul.

Oleh karena itu, para ulama meminta Cak Imin segera mengumumkan capres dan cawapres yang akan diusung PKB.

Bahkan, para ulama ini menentukan batas waktunya paling lambat pada Maret 2023 atau sebelum puasa Ramadhan.

Adanya keputusan pengusungan sebelum Ramadhan dianggap memiliki manfaat. Pasalnya, saat bulan puasa, akan banyak acara atau event keagamaan.

"Menurut pandangan kiai semakin cepat pasangan presiden dan wapres (ditentukan), dan para kiai akan menjadi jurkam. Nanti puasa ramadhan ada kegiatan event keagamaan, itu sudah bisa kampanye," ucap dia.