Prabowo Ingin Rakyat Pilih Parlemen: Kontroversi Pemilu Proporsional Terbuka atau Tertutup

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup atau terbuka ramai di publik.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan, partainya menolak sistem proporsional tertutup.

Prabowo ingin anggota parlemen dipilih langsung oleh rakyat, bukan pengurus partai.

Isu perubahan sistem pemilu menjadi ramai setelah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyinggung bahwa sebaiknya tak seorang pun mengaku calon legislatif dengan memasang alat peraga.

Hasyim mengingatkan, ada kemungkinan gugatan di Mahkamah Konstitusi terhadap sistem proporsional terbuka dikabulkan.

Pernyataan ini berbalas serangan dari hampir seluruh partai politik di DPR RI yang menganggap bahwa sistem proporsional tertutup akan membawa kemunduran.

Hanya PDI-P yang menyetujui kembalinya sistem proporsional tertutup. Untuk diketahui, dalam sistem proporsional terbuka, pemilih dapat memilih atau mencoblos calon legislatif yang akan mewakilinya di parlemen.

Sementara itu, dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya dapat memilih partai politik yang selanjutnya bakal menentukan sepihak siapa kadernya yang berhak duduk di parlemen.

"Kalau tertutup ya DPP yang menentukan siapa (anggota parlemen), bukan rakyat, kita mau dari bawah," kata Prabowo di kantor Badan Pemenangan Presiden Gerindra, Jakarta, Sabtu (7/1/2022).

Capres Partai Gerindra ini menuturkan, partainya ingin sistem proporsional terbuka dipertahankan karena membuka ruang keterwakilan yang lebih besar.

Menurut dia, sistem itu dapat memberi ruang bagi seluruh kalangan untuk menjadi wakil rakyat.

"Ada yang perempuan, ada yang pemuda, ada yang ulama, ada yang buruh, ada yang petani, jadi kita melihat yang terbuka lebih membuka keterwakilan, lebih demokratis," kata Prabowo.

Kelebihan dan Kekurangan

Perdebatan mengenai sistem Pemilu 2024 mencuat seiring dengan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Uji materi terhadap beleid itu membuat isu soal wacana penerapan sistem proporsional tertutup dalam Pemilu 2024 kian santer.