Bank SulutGo Kabupaten Gorontalo Disebut Kerap Kehabisan Uang

TRIBUNGORONTALO.COM, Limboto - Sedikitnya 191 kades se-Kabupaten Gorontalo, menuding Bank SulutGo (BSG) kerap kehabisan uang.

Aspirasi oleh para kades itu seperti yang disampaikan oleh Asosiasi Papdesi (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Gorontalo dalam surat pengaduan.

Sebagai informasi, Papdesi menyurati pemerintah setempat bersama Asosiasi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) se-Kabupaten Gorontalo .

Mereka membawa 5 poin pengaduan kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Surat yang dilayangkan 28 November 2022 itu, ditujukan kepada Bupati Nelson Pomalingo. 

Tidak cuma mengadu, juga menyerukan kampanye digital dengan narasi “Tolak BSG Sebagai Penyalur Dana Desa”.

Dalam surat yang diterima TribunGorontalo.com pada 29 November 2022, Asosiasi BPD dan Papdesi menyebut Bank SulutGo sebagai penyalur dana desa, kerap kehabisan uang. 

Menurut Wowiling Habibulah, Ketua DP Papdesi Kabupaten Gorontalo menulis, kades dan bendahara desa pada saat melakukan proses pencairan dana, telah mengikuti prosedur bank BSG, yakni melapor satu hari sebelum penarikan. 

“Setelah berjam-jam mengikuti antrean. Tiba nomor antrean pihak teller menyampaikan bahwa ketersediaan uang di bank telan habis dan hal ini telah banyak dialami oleh kepada desa dan bendahara desa.” kata Wowiling dilansir dari surat pengaduan tersebut pada Jumat (2/12/2022). 

Apalagi kata Wowiling, desa-desa di Kabupaten Gorontalo hingga saat ini tidak pernah mendapatkan manfaat dan kompensasi atas kerjasama dengan BSG. 

Bank Sulut dan Gorontalo itu katanya tidak mendapatkan manfaat dalam support dukungan sponsor kegiatan dan profit sharing. 

“Padahal ada dana desa (Dana Silpa) puluhan miliar dalam setiap tahunnya yang mengendap di Bank Sulutgo (BSG).” katanya. 

Menurut Riyon Ali, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi BPD Kabupaten Gorontalo, penolakan terhadap Bank SulutGo (BSG) adalah imbas dari kekecewaan para kades setempat. 

Aspirasi seluruh kepala desa (kades) di Kabupaten Gorontalo kata dia, adalah meminta pemerintah kabupaten membatalkan penunjukan Bank SulutGo sebagai penyalur dana desa.

Para kades katanya menyesalkan BSG yang ingkar janji. Saat sosialisasi awal, BSG katanya menjanjikan loket khusus kades yang mengurusi dana desa. Artinya, tidak ikut antre seperti nasabah reguler. 

“Namun hingga saat ini BSG tidak menyediakan hal  yang dijanjikan sebelumnya, sehingga kepala desa dan bendahara desa harus ikut antrean bersama nasabah umum BSG,” tegas Riyon Ali dalam laporan tertulis, Jumat (2/12/2022).