Melalui Dana PMN, PLN Akan Salurkan Listrik ke Daerah Terpencil

Rasio desa berlistrik di seluruh pelosok Indonesia akan terealisasikan atas dukungan pemerintah serta DPR RI.

TribunGorontalo.com
Direktur PLN Darmawan Prasodjo berterima kasih kepada DPR RI dan pemerintah yang telah mendukung terkait penyaluran listrik ke pelosok desa di seluruh Indonesia melalui dana PMN. 

TRIBUNGORONTALO.COM – PLN terus berupaya mewujudkan keadilan energi dengan menyalurkan listrik ke daerah terpencil.

Atas dukungan pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), rasio desa berlistrik di seluruh pelosok Indonesia akan terealisasikan.

Hal tersebut melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) per Oktober 2022 yang telah mencapai 90,79 persen.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo di agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP), mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi VI DPR RI dalam merealisasikan desa berlistrik melalui PMN.

“Berkat dukungan penuh dari Komisi VI DPR RI, PMN hadir sebagai pengejawantahan keadilan. PLN siap membangun infrastruktur energi di seantero nusantara, terutama di daerah 3T dan termasuk sebagai pengejawantahan kedaulatan RI di perbatasan antar negara,” ujar Darmawan.

Lanjut Darmawan, PLN melaksanakan peningkatkan rasio elektrifikasi bersamaan dengan mempercepat transisi energi, yang melalui pengembangan pembangkit listrik berasal dari sumber daya alam setempat.

PLN juga melakukan pengembangan jaringan transmisi dan gardu induk yang berguna untuk menambah pasokan sistem, agar jangkauan pelayanan listrik desa dapat ditingkatkan.

Darmawan merinci, untuk membangun infrastruktur kelistrikan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), PLN membutuhkan Rp 25.000.000 - Rp 45.000.000 per pelanggan. Tanpa kehadiran PMN, akses listrik untuk seluruh masyarakat tidak akan terwujud.

Untuk PMN tahun depan, PLN akan memaksimalkan dana tersebut untuk mengejar target rasio desa berlistrik. Terutama di wilayah Indonesia Timur yang saat ini rasio elektrifikasinya masih di bawah 90 persen.

Selain itu, PLN juga akan memfokuskan pembangunan akses listrik di wilayah perbatasan. Seperti di Kalimantan Barat, Utara dan Timur.

“Kami akan mengejar target rasio desa berlistrik meningkat mencapai 93,83 persen pada 2023 mendatang. Untuk itu, kami sangat membutuhkan dukungan Komisi VI DPR RI untuk bisa bersama-sama dalam mewujudkan listrik berkeadilan,” ungkap Darmawan.

Sebagai upaya membangun infrastruktur kelistrikan di wilayah 3T, PLN membutuhkan Rp 408.000.000.000 untuk memaksimalkan rasio elektrifikasi di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Lalu, untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan butuh 5 triliun, dan Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara sebesar 2,5 triliun.

“Untuk rata-rata investasi per pelanggan di daerah non 3T adalah 1,2 juta rupiah per pelanggan. Regional Jamali meningkat 45 juta rupiah per pelanggan, regional Sumatera dan Kalimantan 39 juta rupiah per pelanggan, regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara sekitar 25 juta rupiah per pelanggan,” pungkas Darmawan.

Baca juga: PLN Target Angka TKDN pada 2030 Capai 100 Persen, Begini Strateginya

Disisi lain, Komisi VI DPR RI juga turut memberikan apresiasi pada program listrik desa melalui PMN yang dijalankan PLN.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved