Koalisi Masyarakat Sipil Akan Kawal Pemerintah Jalankan Komitmen JETP

Negosiasi skema pendanaan JETP bagi Indonesia dipimpin Amerika Serikat dan Jepang, kedua negara yang memiliki kepentingan besar akan sektor energi di Indonesia dengan sejarah panjang mendanai ketergantungan Indonesia akan minyak, gas dan batu bara.

“JETP cenderung digambarkan sebagai “inisiatif penyelamat”, modal yang bergerak cepat, menawarkan peluang dan pendekatan transformatif untuk mendukung negara mitra dalam transisi energi menjauh dari batu bara. Namun, saya khawatir bahwa JETP dapat gagal mendukung elemen paling kritis dari transisi yang adil jika hanya mengeluarkan utang dan tidak memberikan porsi hibah yang cukup atau pembiayaan lunak untuk negara berkembang,” ujar Andri Prasetiyo.

Andri menyoroti upaya Senator Amerika Serikat John Kerry selaku pemrakarsa JETP Indonesia yang menggadang-gadang pendanaan karbon sebagai bagian dari skema pendanaan transisi energi, khususnya di Indonesia.

Titik berat pendanaan swasta akan menyulitkan upaya transisi energi yang dibutuhkan tetapi kurang menarik bagi swasta dan cenderung menyelipkan solusi-solusi semu (false solution) yang tidak transformatif bagi sistem energi dan perekonomian Indonesia. Contohnya, dukungan berlebihan pada teknologi mobil listrik berbasis baterai, hidrogen serta carbon, capture, and storage/carbon, capture, utilization, and storage (CCS/CCUS).

“Pendanaan iklim seperti JETP seharusnya bersifat hibah dan pembiayaan lunak, bukan pembiayaan komersial yang malah mengunci pemerintah kita kepada utang. Program ini membutuhkan dukungan pendanaan dalam jumlah besar untuk memberi sinyal yang kuat kepada pemberi dana dan investor, sehingga benar-benar dapat mendukung transisi energi keluar dari ketergantungan energi fosil,” Tata Mustasya menambahkan.(*)