Nasdem - Demokrat 'Defisit' 2 Kursi, Anies Baswedan - AHY Mati Langkah di Pilpres?

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Anies Baswedan - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bakal mati langkah di Pilpres 2024.

Koalisi Partai Nasdem dan Partai Demokrat 'defisit' 2 kursi di parlemen (DPR RI) untuk dapat mengusung capres - cawapres maju Pilpres 2024.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diharapkan gabung ke koalisi ini masih berpikir dua kali. Bahkan muncul spekulasi PKS gabung Koalisi Indonesia Bersatu untuk Pilpres 2024.

Potensi 3 poros pada Pilpres 2024 yakni:

Poros 1

PDIP: 128 kursi

Poros 2

Koalisi Gerindra-PKB.

Gerindra 78 kursi

PKB 58 kursi

Total 136 kursi

Poros 3

Koalisi Indonesia Bersatu

Golkar 85 kursi

PKS 50 kursi

PAN 44 kursi

PPP 19 kursi

Total 198 kursi

Tiga semester lagi Pilpres 2024. Eskalasi politik capres - cawapres kian memanas.

Sorotan publik ke Partai Nasdem yang mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP) Mochtar Mohamad menilai langkah Nasdem yang telah mendeklarasikan Capres 2024 penuh dengan resiko.

Alasannya, kata dia, pertama seharusnya partai politik bicara tiket capres melalui koalisi partai politik baru kemudian mengusung capres atau cawapres seperti yang dilakukan PDI Perjuangan, KIB dan Koalisi Gerindra-PKB.

Baca juga: Isu Ganti Menteri saat Politik Pilpres 2024 Memanas, Ini Alasan Sekjen PDIP Desak Reshuffle

Kedua, saat ini Nasdem mempunyai 59 kursi legislatif dan telah mencalonkan Anies Baswedan sebagai capresnya, sedangkan untuk memenuhi presidential threshold butuh 115 kursi atau 20 persen kursi di DPR RI.

"Artinya butuh partai lain (berkoalisi). Anggap saja (koalisi Nasdem) mengarah ke Partai Demokrat yang punya 54 kursi dengan AHY sebagai capres atau cawapres. Ini pun kalau digabung baru 113 kursi sehingga belum cukup untuk mengusung capres karena kurang 2 kursi," ujar Mochtar Mohamad, Jumat (14/10/2022).

Alasan ketiga, kata dia, Nasdem dan Demokrat masih butuh satu partai untuk melengkapi presidential threshold 115 kursi dan mengarah ke PKS untuk melengkapinya.

"Pertanyaan muncul, PKS mendapat apa kalau capres-cawapresnya Anies-AHY?" tanya Mochtar.

Alasan keempat, menurut Mochtar, Pilpres 2024 kali dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 pada 14 Februari 2024.

Semua konsultan politik membenarkan faktor efek ekor jas (coattail effect) capres/cawapres akan dominan memengaruhi perolehan kursi di Pileg  atau kursi di DPRD/DPRD.

"Akibatnya, bisa saja PKS tidak lolos di parliamentary threshold 4 persen karena tidak mengusung kadernya di capres atau cawapres 2024. Di sisi lain PKS mempersiapkan Salim Assegaf dan Ahmad Syaikhu sebagai calonnya," tandas Mochtar.

Kelima, bisa saja PKS akan mencari koalisi yang memungkinkan kadernya menjadi capres atau cawapres.

Peluang untuk PKS ini mengarah untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dengan kalkulasi suara Golkar 85 kursi, PAN 44 kursi, PPP 19 kursi dan PKS 50 kursi sehingga total 198 kursi.

Baca juga: Kunjungi Gorontalo, Sekjen Partai Gerindra Targetkan Prabowo Menang Pilpres 2024

"Bisa jadi capresnya Airlangga Hartaro Ketua Umum Golkar dan Cawapresnya Achmad Syaikhu Presiden PKS dan partai Islam bisa berkumpul di koalisi ini," ujar dia.

Keenam, kata Mochtar, langkah Pemerintah Jokowi jika melakukan reshuffle kabinet dari 3 kader Nasdem yakni Menteri Pertanian, Menteri Kominfo dan Menteri Kehutanan LH maka formasi kabinet bisa saja memberikan warna baru.

Dia mencontohkan PAN bisa mendapatkan tambahan jatah menteri di kabinet. Selain Menteri Perdagangan maka PAN bisa ditambah jatah Menteri Kehutanan LH.

Atau PPP selain Menteri Bapenas ditambah Menteri Agama.

"Atau kalau PKS gabung ke koalisi pemerintah misalnya bisa mendapatkan Menteri Pertanian dan Menteri Kominfo," kata dia.

Dari peta politik tersebut, Mochtar Mohamad berpendapat dinamika konfigurasi politik bisa 3 poros.

Dengan demikian, kata Mochtar, Nasdem dan Demokrat berpotensi jadi penonton di Pilpres 2024.

Lebih jauh dia menyebutkan konfigurasi 3 poros ini dalam politik aliran tidak akan tumbuh lagi di Indonesia dan black campaign maupun negative campaign yang bermuara ke perpecahan bangsa bisa dihindari.

"Dan konsep konstruksi pembangunan yang sudah diletakkan oleh Pemerintah Jokowi bisa berkelanjutan," tandas Mochtar. 

(*)



Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Nasdem dan Demokrat Berpotensi Jadi Penonton Pilpres 2024? Berikut Analisisnya