Ramai 'Dewan Kolonel' Puan Maharani: Guyonan Politik hingga Instruksi Megawati Hadapi Pilpres 2024

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – 'Dewan Kolonel' PDIP untuk mendongkrak elektabilitas Puan Maharani ramai di publik.

'Dewan Kolonel' yang beranggotakan para legislator Senayan (DPR RI) diperintahkan bergerak hingga ke akar rumput untuk kemenangan Puan Maharani pada Pilpres 2024.

DPP PDIP belakangan mengklarifikasi soal pembentukan 'Dewan Kolonel' yang digagas Anggota DPR RI Fraksi PDIP Johan Budi.

Puan Maharani menjelaskan respons Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal pembentukan Dewan Kolonel oleh Fraksi PDIP DPR RI.

Pembentukan Dewan Kolonel itu diketahui untuk mendukung Puan Maharani jika ditunjuk oleh PDIP maju sebagai capres 2024.

Megawati, kata dia, meminta para kader untuk mempersiapkan segala hal untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Instruksi dari ibu Ketua Umum, adalah semua kader, simpatisan, struktural partai harus mempersiapkan diri untuk menyongsong tahun 2024," kata Puan menyampaikan pesan Megawati, Rabu (21/9/2022).

Baca juga: Pemilih PDIP Inginkan Puan Maharani Maju Pilpres 2024

Kendati demikian, Puan tidak membeberkan secara detail perihal setuju atau tidaknya Megawati atas pembentukan Dewan Kolonel ini.

Sebab kata Puan, instruksi yang harus dilakukan para kader saat ini adalah melakukan blusukan dan bertemu dengan rakyat.

"Jadi (instruksinya, red) turun ke lapangan turun ke bawah untuk bertemu rakyat," tukas dia.

Hasto Klarifikasi

Megawati meminta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk meluruskan dan menegaskan bahwa tidak ada istilah 'Dewan Kolonel'.

“Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau. Beliau juga kaget, dan kemudian saya diminta memberi penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.TV, Rabu (21/9/2022).

Hasto sudah menindaklanjuti arahan Megawati dengan berkoordinasi kepada jajaran pimpinan Fraksi PDIP di DPR yakni Ketuanya Utut Adianto serta sekretarisnya.

Penjelasan Utut dan Bambang, kata Hasto, istilah Dewan Kolonel hanyalah guyonan dalam politik.