Dituduh Curi Arsip Negara hingga Konspirasi Pemilu, FBI Gerebek Rumah Donald Trump 

Federal Bureau of Investigation (FBI/Biro Investigasi Federal) menggerebek rumah mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Mar-a-Lago, Florida.

Editor: lodie tombeg
Kolase TribunGorontalo.com
Donald Trump dan Direktur FBI Christopher Wray. FBI sedang menyelidiki 7 masalah hukum yang dihadapi Donald Trump. Beberapa kasus di antaranya 'pencurian' dokumen negara hingga pidana pemilu. 

TRIBUNGORONTALO.COM, Washington - Federal Bureau of Investigation (FBI/Biro Investigasi Federal) menggerebek rumah mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Mar-a-Lago, Florida pada Senin 8 Agustus 2022 malam.

FBI sedang menyelidiki 7 masalah hukum yang dihadapi Donald Trump. Beberapa kasus di antaranya 'pencurian' dokumen negara hingga pidana pemilu.

Donald Trump juga dituduh melakukan konspirasi untuk menipu masyarakat AS. Dia juga disangka membuat 'konspirasi' hasutan.

Pejabat penegak hukum AS sendiri tidak segera menanggapi permintaan komentar atas klaim Donald Trump, dan fokus penyelidikan tidak segera jelas. Namun, Al Jazeera melaporkan beberapa investigasi dan kasus hukum yang dihadapi Donald Trump berikut ini:

Dokumen negara yang hilang Administrasi Arsip dan Catatan Nasional AS pada Februari memberi tahu Kongres bahwa mereka menemukan sekitar 15 kotak dokumen Gedung Putih dari Mar-a-Lago, beberapa di antaranya berisi materi rahasia.

Komite Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat AS pada waktu itu mengatakan sedang memperluas penyelidikan atas tindakan Donald Trump, dan meminta badan tersebut menyerahkan informasi tambahan.

Donald Trump sebelumnya mengonfirmasi bahwa dia telah setuju untuk mengembalikan catatan tertentu ke Arsip Nasional AS, menyebutnya "proses biasa dan rutin."

Sebuah panel kongres yang menyelidiki serangan 6 Januari 2021, sedang menyusun kasus atas pelanggaran hukum Donald Trump, terkait usahanya membatalkan kekalahan dalam pemilu 2020.

Wakil ketua Liz Cheney mengatakan komite dapat membuat sejumlah rujukan ke Departemen Kehakiman untuk mencari tuntutan pidana terhadap Trump, yang sebelumnya menuduh panel ini melakukan penyelidikan palsu.

Dalam pengajuan pengadilan 2 Maret, komite merinci upaya Donald Trump membujuk Mike Pence, wakil presiden AS saat itu, untuk menolak daftar pemilih bagi kandidat Demokrat Joe Biden yang memenangkan pemilihan, atau menunda penghitungan suara di kongres.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved