Punya Modal Elektoral 19,33 Persen, Relawan Dorong Puan Maharani Maju Pilpres 2024

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani didorong maju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Puan Maharani punya modal elektoral 27.503.961 atau 19,33 persen pada Pemilu Legislatif 2019. Asumsinya massa PDIP loyal dengan keputusan partai.

Relawan hingga kader PDIP berharap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusung Puan Maharani sebagai capres.

Beberapa tokoh dijagokan mendampingi Puan Maharani di antaranya:

1) Menteri BUMN Erick Thohir,

2) Panglima TNI Andika Perkasa,

3) Ketua PB Nahdlatul Ulama Gus Yahya (KH Yahya Cholil Staquf),

4) Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

Deklarasi Puan Maharani sebagai capres kian masif di Tanah Air. Terbaru, dukungan berasal dari masyarakat Banten.

Masyarakat dari kelompok buruh, tani, tokoh masyarakat dan pemuda yang menyebut dirinya Relawan Pejuang Puan Maharani Banten dideklarasikan di Pandeglang, Minggu 30 Juli 2022.

Jauh sebelumnya, kader PDIP Sulawesi Utara kompak mengusung cucu Proklamator RI Soekarno itu maju pada pesta demokrasi tahun 2024.

Koordinator Relawan Pejuang Puan Maharani Banten Dzakir Irham mengatakan, relawan tersebut terbentuk sebagai dukungan kepada Puan Maharani untuk maju dalam kontestasi sebagai presiden pada Pemilu 2024.

"Deklarasi rakyat ini menggambarkan situasi politik di Banten, di mana Puan Maharani mendapat tempat di sebagian besar kelompok tani, buruh, masyarakat desa, seluruh peserta deklarasi tidak ada satupun dari kader Parpol, murni masyarakat di tingkat bawah," ujarnya melalui keterangan tertulisnya, Senin 1 Agustus 2022.

Banten Selatan yang didominasi kelompok masyarakat agraris, kata dia, menyambut antusias munculnya nama Puan Maharani menjadi salah satu capres yang mulai ramai diperbincangkan publik.

"Banten juga terbukti ramah terhadap pemimpin perempuan, banyak pemimpin perempuan lahir di Banten, sehingga masyarakat punya perasaan berbeda ketika ada Puan Maharani sebagai kandidat Capres 2024, gerakan ini semoga diikuti masyarakat provinsi lain," katanya.