Pilkades 62 Desa di Pohuwato-Gorontalo, Arman: Mohon Doa Restu Masyarakat

Masyarakat Pohuwato dapat memberikan dukungan dan doa restu terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala desa (pilkades).

Penulis: redaksi | Editor: lodie tombeg
TribunGorontalo.com/Ronald Rampi
Rapat pembahasan aturan pilkadas di DPRD Pohuwato. Pemkab Pohuwato dukungan dan doa restu terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahun 2022.  

TRIBUNGORONTALO.COM, Marisa - Asisten Pemerintahan dan Kesra setda Pohuwato, Arman Mohamad mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pohuwato untuk dapat memberikan dukungan dan doa restu terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahun 2022. 

Doa restu disampaikan mantan Camat Paguat tersebut ditemui TribunGorontalo.com, usai menghadiri rapat pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang perubahan peraturan daerah (Perda) nomor 3 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan kepala desa di gedung DPRD Kabupaten Pohuwato, pada Senin(27/6/22)sore.

"Mohon doa restu dari seluruh masyarakat, agar penyelenggaraan Pilkades di Kabupaten Pohuwato dapat berjalan lancar aman dan sukses," ungkap Arman.

Selain itu, melalui momentum Pilkades tahun 2022 yang bakal berlangsung di 62 desa yang tersebar di 13 kecamatan se Kabupaten Pohuwato itu, Armand berharap agar masyarakat dapat memilih calon kepala desa yang bisa memajukan desa masing-masing.

Menurutnya, desa bakal diberikan otonomi yang luas dalam membangun dan mengembangkan wilayahnya.

Olehnya, dibutuhkan figur kepala desa yang bisa berkomitmen untuk bekerja dan melahirkan berbagai inovasi.

"Semoga pilkades ini bisa menghasilkan kepala desa yang berkomitmen membangun desanya menjadi desa yang maju, desa yang berinovasi, yang tentunya akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat," pesan Arman.

Sehubungan dengan hal itu, sambung Arman, pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato telah mengajukan perubahan regulasi terkait dengan Pilkades.

Diungkapkannya, perubahan Perda 3 tahun 2015 tentang Tata Cara Pilkades ini merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan. 

Dijelaskan Arman, perubahan diajukan guna melakukan penyesuaian terhadap beberapa klausul yang ada dalam perda pilkades sebelumnya.

Salah satu hal yang perlu dilakukan penyesuaian, menurut Arman, terkait dengan pelaksanaan pilkades di masa pandemi Covid 19 sekarang ini. 

"Yang membedakan pilkades saat ini dengan yang sebelumnya, adalah terkait dengan andemi Covid-19 yang statusnya hingga kini belum dicabut. Ini paling krusial bagi pemerintah daerah, sehingga dimintakan agar bisa disesuaikan dalam perda (Pilkades) ini," beber Arman. (nal)

 

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved