Pemkab-DPRD Pohuwato Godok Ulang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Peraturan daerah (perda) nomor 3 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan kepala desa di Kabupaten Pohuwato, 'digodok' ulang.

Penulis: redaksi | Editor: lodie tombeg
Kolase TribunGorontalo.com
Asisten Pemerintahan dan Kesra setda Pohuwato, Arman Mohamad dan ilustrasi pemilu. Pemkab Pohuwato telah mengajukan draft perubahan kedua kepada DPRD soal tata cara pemilihan kepala desa. 

TRIBUNGORONTALO.COM, Marisa - Peraturan daerah (perda) nomor 3 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan kepala desa di Kabupaten Pohuwato, 'digodok' ulang.

Pemkab Pohuwato telah mengajukan draft perubahan kedua kepada DPRD soal tata cara pemilihan kepala desa untuk selanjutnya dibahas bersama dengan panitia khusus (Pansus).

Asisten Pemerintahan dan Kesra setda Pohuwato, Arman Mohamad yang diwawancarai TribunGorontalo.com usai pelaksanaan rapat pembahasan ranperda pilkades di gedung DPRD Kabupaten Pohuwato, Senin (27/6/22) mengungkapkan, memperhatikan situasi dan kondisi saat ini maka perlu dilakukan sejumlah perubahan klausul pada perda yang mengatur tentang tata cara pilkades.

Beberapa hal tersebut, sambung Arman, seperti hak daripada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa.

Sesuai yang diatur pada perda sebelumnya, anggota BPD yang hendak maju sebagai calon kepala desa harus mengajukan pengunduran diri enam bulan sebelum tahapan.

"Karena tahapan pilkades saat ini mengalami keterlambatan, maka sudah pasti akan berkonsekwensi bahwa BPD tidak bisa ikut. Karena pelaksanaannya sudah bisa sampai enam bulan," tandasnya.

Olehnya, dalam perubahan perda pilkades saat ini, Pemkab mengajukan adanya klausul yang mengatur kembali soal batas waktu pengunduran diri anggota BPD dalam keikutsertaan pada pilkades.

"Agar BPD tetap terakomodir, kami ajukan perubahan klausul tersebut ketentuannya dirubah. Kalau sebelumnya harus mengundurkan diri enam bulan sebelum tahapan, dirubah menjadi menyatakan surat pengunduran diri pada saat ditetapkan sebagai bakal calon," ungkap Arman.

Selain mengatur kembali soal hak anggota BPD, perubahan kedua perda 03 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan kepala desa ini mengatur soal keikutsertaan daripada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Arman mengatakan, bila sebelumnya ASN yang akan mengikuti pilkades hanya perlu mengantongi izin dari penjabat pembina kepegawaian (Bupati), kini ada persyaratan baru yang sementara dirancang untuk ditetapkan.

Persyaratan itu adalah surat tentang pertimbangan tekhnis dari Badan Kepegawaian Daerah dan Pelatihan (BKD-Diklat) sebagai instansi tekhnis kepegawaian.

"Berhubung Pohuwato mengalami kekurangan ASN di beberapa bidang tekhnis tertentu, seperti guru dan tenaga kesehatan. Sehingga perlu diatur atau dipersempit ruang ASN untuk maju di Pilkades," sebutnya.

Dia mencontohnya, bila di suatu wilayah tertentu terjadi kekurangan tenaga pengajar ataupun tenaga kesehatan, maka bagi ASN guru ataupun nakes yang berada di wilayah tersebut akan dipertimbangkan kembali terkait izin keikutsertaan pada Pilkades.

"Namun jika dalam analisa dan pemetaan kepegawaian memungkinkan karena jumlah guru atau nakes di wilayah itu cukup bahkan lebih, maka tentang perizinan untuk ikut pilkades, masih dimungkinkan untuk diberikan," ungkapnya.

Kendati demikian, Arman mengaku bahwa keputusan tertinggi dalam pemberian izin bagi seorang ASN untuk maju dalam pilakdes merupakan hak preogratif dari Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian. (nal)

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved