Gubernur Hamka Noer dan Bupati Hendriwan Diminta Ubah Pola Pikir ASN

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Penjabat Gubernur Gorontalo (Pj) Hamka Hendra Noer dan Pj Bupati Boelamo Hendriwan diharapkan jadi role model pemimpin daerah.

Gubernur Hamka Hendra Noer dan Bupati Hendriwan juga diminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian harus mampu mengubah pola pikir staf Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para jajarannya berkaitan dengan budaya kerja.

Tito Karnavian juga menegaskan dua hal pokok itu kepada 48 Pj kepala daerah termasuk Gubernur Hamka Hendra Noer dan Hendriwan.

“Mindset-nya mohon maaf di ASN, yang bisa diduitin, diduitin. Yang bisa dipersulit, dipersulit,” kata Tito Karnavian dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan Pj kepala daerah, Kamis (16/6/2022).

Tito memberikan alasan dia meminta hal itu kepada para Penjabat kepala daerah.

Pasalnya, terdapat sejumlah upaya manipulasi pada anggaran belanja pemerintah.

Bahkan dia menilai sejumlah ASN bahkan berupaya mengubah angka belanja jika seandainya itu bisa diakali.

“Anggaran kalau belanja pegawai ga bisa memang di otak-atik. Tapi di belanja barang, jasa. Itu nanti yang dipikirin buat program, program-programnya, saya dapet berapa. Yang begini-begini harus dihilangkan,” kata Tito.

Lebih lanjut ia menyinggung selisih jumlah biaya yang dikeluarkan dengan yang sampai ke masyarakat.

Padahal angka belanja modal daerah dinilai kecil.

“Belanja modalnya misalnya (angkanya) 10, yang sampai ke masyarakat dua. Yang delapannya dibagi-bagi,” katanya.

Mantan Kapolri ini menegaskan jika perilaku itu terus terjadi maka kehidupan di daerah tidak akan mengalami pertumbuhan.

Dia pun berharap para Penjabat yang terpilih dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota dapat belerja dengan baik, serta mendorong kinerja pemerintah provinsi atau pemerintah kota/daerah yang mereka pimpin di wilayah masing-masing.

“Kita sangat mengharapkan rekan-rekan meninggalkan dalam keadaan selamat sukses dan ada legacy yang namanya membuat harum dikenang. Itu target yang penting sekali,” katanya.

Rapat koordinasi itu dihadiri 48 Pj Kepala Daerah, yang terdiri dari lima gubernur dan 43 bupati/wali kota.