Reshuffle Kabinet: Menguat Isu PAN Dapat Kursi Menteri Agraria Sofyan Djalil

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Reshuffle kabinet mengencang! Isu berkembangkan PAN akan mengambil kursi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang diduduki Sofyan Djalil.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengaku mendengar informasi PAN bakal mendapat posisi Menteri ATR/BPN dari Sofyan Djalil.

"Dengar-dengar informasi (PAN bakal mendapat posisi Menteri ATR/BPN dari Sofyan Djalil) saja, bukan A1," ujar Jazilul saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Selasa (14/6/2022).

Jazilul enggan membeberkan lebih lanjut mengenai informasi yang dia peroleh. Dia hanya meminta publik menunggu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri yang mengumumkan langsung.

"Sabar saja. Menunggu pengumuman resmi," kata dia.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung memberikan respons atas isu merapatnya PAN dalam Kabinet Indonesia Maju.

Menurut dia, kepastian soal hal itu akan diputuskan presiden. "Ya itu kewenangan sepenuhnya presiden. Mau kapan, orangnya dari mana partainya apa, kebutuhannya apa, presiden yang tahu," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (14/6/2022).

"Karena pemerintahan ini masih dua tahun lagi. Sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu presiden yang memutuskan," ucap dia.

Dalam kesempatan itu, Pramono juga menjawab soal reshuffle atau perombakan kabinet yang disebut-sebut akan digelar pada Rabu (15/6/2022) atau besok.

PDIP Optimistis

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Arif Wibowo mengatakan, partainya tidak khawatir soal kabar perombakan kabinet atau reshuffle pada Rabu, 15 Juni, esok.

Menurut Arif, PDI Perjuangan optimistis tidak akan ada kadernya di kabinet yang akan terganti atau terkena reshuffle oleh Presiden Jokowi.

Pasalnya, sejauh ini tidak ada komunikasi langsung dari Presiden Jokowi ke internal partainya, hingga saat ini.

"Ya kalau itu terkait partai lain, kami tidak tahu, tapi sejauh ini PDIP, kami semua ora popo (nggak apa-apa), baik-baik saja, aman," kata Arif Wibowo saat ditemui di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Anggota Komisi II DPR itu menyebut, PDIP tak khawatir bahwa jika terjadi reshuffle, akan mengurangi komposisi kader di kabinet.

Namun, menjadi hal yang tidak mungkin, kata Arif, jika kader PDIP akan digeser atau digantikan saat kabar reshuffle kali ini. Bahkan, ia berkelakar jika komposisi menteri dari PDIP bisa bertambah saat reshuffle, mendatang.

"Itu pasti mustahil. Kami keluarga besar PDI-P baik-baik saja. Jumlah menterinya tetap seperti yang ada, bahkan bisa tambah, saya tidak tahu," ucap Arif.

PDIP juga menyambut baik jika kabar reshuffle diarahkan ke Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Karena, hal itu sepenuhnya kewenangan dari Presiden Jokowi.

"Baik-baik saja itu kewenangan presiden prerogratif presiden ya presiden mau ambil siapa aja boleh, itu kewenangan presiden. Apa kah nanti menyangkut hubungan partai lain apakah baik-baik saja. Saya kira tergantung presiden mengkomunikasikannya tetapi bagi PDIP kami sedang tidak ada masalah baik-baik saja, kami semua PDIP ora popo," pungkasnya.

Reaksi PKB dan Golkar

Presiden Jokowi dikabarkan akan melakukan reshuffle kabinet pada Rabu (15/6/2022).

Seiring berembusnya isu reshuffle, muncul kabar Partai Amanat Nasional (PAN) akan mendapatkan jatah menteri jika perombakan benar-benar terjadi.

Sekretaris Jenderal DPP PAN, Eddy Soeparno, mengatakan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

Hal ini disampaikan Eddy untuk menanggapi kabar berembus yang mengatakan PAN akan dapat jatah kursi.

"Kami melihat bahwa hal ini merupakan kembali lagi hak prerogatif Presiden, kedaulatan sepenuhnya untuk melakukan reshuffle itu ada di tangan Presiden," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2022), dilansir Tribunnews.com.

Sebagai partai politik terakhir yang bergabung dengan koalisi Jokowi dan Maruf Amin, Eddy menyatakan PAN akan terus mendukung hingga masa jabatan Presiden dan Wapres berakhir pada 2024.

"PAN dalam hal ini perlu saya tegaskan adalah partai pendukung pemerintah dan kami sudah berkomitmen dari awal untuk mendukung pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Maruf Amin sampai dengan 2024 sesuai dengan masa jabatan presiden dan wapres," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Golongan Karya (Golkar) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, siap bekerja sama dengan siapapun, termasuk PAN, jika memang esok akan dilakukan reshuffle.

Ia juga tak mempermasalahkan jika jatah kursi Golkar berkurang dengan masuknya PAN ke dalam kabinet.

“Dengan semua pun siap. Kalau di luar kabinet, siap pasti,” kata Airlangga usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (13/6/2022), dilansir Tribunnews.com.

“(Intinya) Kita siap bekerja dengan seluruh kabinet,” tandasnya.

Seperti diketahui, Golkar dan PAN bersama PPP membentuk Koalisi Indonesia Bersatu jelang Pilpres 2024.

Publik Setuju Reshuffle

Di tengah berembusnya isu reshuffle, mayoritas publik ternyata setuju jika dilakukan perombakan kabinet.

Hal ini diketahui lewat hasil survei Charta Politika yang dirilis pada Senin (13/6/2022).

Dalam survei bertajuk 'Membaca Situasi Politik dan Konstelasi Elektoral pasca Rakernas Projo', sebanyak 63,1 persen responden menyatakan setuju Presiden Jokowi melakukan reshuffle terhadap menteri kabinet Indonesia Maju.

"Ketika kita uji lebih lanjut bahkan 63,1 persen menyatakan setuju dilakukan reshuffle."

"Nah isu ini menjadi menarik menurut saya mendengarnya isu dalam beberapa hari ke depan," kata Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, saat menyampaikan hasil temuannya secara daring, Senin.

Angka tersebut, kata Yunarto, menciptakan jarak atau gap antara nilai kepuasan publik terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden dengan penilaian publik terhadap para menteri.

Di mana dalam hasil survei tersebut ada sekitar 68 persen responden merasa puas dengan kinerja Jokowi-Maruf, namun hanya 53,5 persen yang menyatakan puas dengan kinerja menteri.

"Artinya ada suatu yang salah. Ketika gap nya menjadi sangat besar tingkat kepuasan terhadap pemerintah dengan tingkat kepuasan terhadap menteri," ucap Yunarto.

"Padahal menteri kita tahu adalah orang yang dianggap dan menjalankan pemerintahan tersebut," sambungnya.

Sedangkan dari hasil survei tersebut didapati hasil hanya ada 24,3 persen publik yang tidak setuju jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet.

Dari hasil tersebut, maka bisa dijadikan hipotesa jika reshuffle benar dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Hal itu berpotensi akan menjadi faktor pendorong atau pemboosting naiknya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf mendatang.

"Dengan catatan memang reshuffle didasarkan pada kebutuhan kinerja," kata Yunarto. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Reshuffle" Kabinet, PKB Dengar PAN Dapat Posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang"