Oposisi Putin Kumpulkan Daftar Ribuan Penghasut Perang Ukraina

TRIBUNGORONTALO.COM - Tokoh oposisi Rusia, Alexei Navalny, terus memberikan dukungannya terhadap Ukraina. Dia getol mengkritik Presiden Rusia Vladimir Putin.

Meskipun saat ini berada di penjara, dukungan Navalny disampaikan melalui juru bicaranya, Leonid Volkov.

Volkov berada di Washington pada akhir Mei 2022 untuk mengambil Penghargaan Kebebasan 2022 Institut Republik Internasional (IRI) untuk Navalny.

Dikutip dari VoA, Volkov menyebut, saat ini perang di Ukraina diidentifikasi melalui tiga bidang, yakni militer, informasi, dan ekonomi.

Ia mengakui, masyarakat sipil Rusia tentu tidak dapat berbuat banyak untuk membantu Ukraina dalam bidang militer.

Namun, menurutnya, para pendukung Navalny secara aktif berjuang untuk melawan Putin dalam bidang informasi.

"Kami berjuang untuk mengubah sikap masyarakat Rusia dan mereka berkontribusi terhadap sanksi ekonomi Barat dengan mengidentifikasi pendukung Putin dan aset mereka," kata Volkov.

Volkov juga menyampaikan, Navalny dan timnya telah menyusun daftar orang-orang yang perlu diberi sanksi.

Menurutnya, sudah ada sekitar 6.000 orang, termasuk para pejabat pemerintah Rusia yang korupsi.

"Ada 6.000 penghasut perang, pendukung perang Putin dan oligarkinya, pejabat pemerintah yang korup serta teman-teman dan keluarganya."

"Kami menyarankan untuk memberikan sanksi kepada mereka semua, membuat Putin menjadi racun, terisolasi," kata Volkov.

"Saya senang mengatakan bahwa selama pertemuan saya di sini, ide ini mendapat banyak dukungan," tambahnya.

Di bidang informasi, kata Volkov, Navalny memimpin upaya untuk melawan kampanye propaganda Rusia yang menggambarkan perang sebagai 'operasi militer khusus'.

Adapun, Navalny "menjaga kontak dengan dunia luar melalui pengacaranya" dan dengan mempertahankan kegiatan aktif di platform media sosial.

"Hasilnya, Yayasan Antikorupsi yang ia dirikan pada 2011 mampu bertahan dari represi besar-besaran dan kini lebih kuat dari sebelumnya," ujar Volkov.

Putin Pecat Ratusan Pasukan yang Tak Mau Perang di Ukraina

Sebelumnya diberitakan, ratusan tentara Garda Nasional Rusia resmi dipecat oleh Presiden Rusia Vladimir Putin karena menolak perintah untuk berperang di Ukraina.

Tentara Garda Nasional bernama Rosgvardia itu diketahui sebagai pasukan pengawal pribadi dari Putin.

Tetapi, sebagian besar anggota garda nasional tersebut kini dipecat.

Pengadilan militer di republik selatan Rusia Kabardino-Balkaria membenarkan pemecatan kepada 115 tentara pada Rabu (25/5/2022) lalu.

Pemecatan tersebut resmi dilakukan mereka mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Keputusan pengadilan menyatakan pasukan "secara sewenang-wenang" membuat keputusan mereka dengan "menolak untuk melakukan tugas resmi", dikutip dari Newsweek, Minggu (29/5/2022).

Sebagian pasukan domestik yang terpisah dari militer Rusia, dilaporkan memilih untuk kembali ke pangkalan mereka di Rusia.

Meskipun Rusia tampaknya sebagian besar mendukung tindakan Putin di Ukraina, tetapi muncul tanda-tanda ketidakpuasan dan oposisi sejak awal invasi skala penuh pada Februari.

Pada hari-hari awal perang, ribuan pengunjuk rasa anti-perang ditangkap oleh otoritas Rusia di seluruh negeri.

Beberapa anggota parlemen dan anggota elit Rusia juga secara terbuka menentang serangan terhadap Ukraina.

Kemudian, awal pekan ini, media Rusia melaporkan selama pertemuan Majelis Legislatif Primorsky Krai Rusia di ujung timur negara itu, seorang anggota faksi Partai Komunis, Leonid Vasyukevich, meminta Putin untuk menghentikan perang selama berbulan-bulan dan untuk menarik pasukannya dari negara Eropa Timur.

"Kami memahami bahwa jika negara kami tidak menghentikan operasi militer, akan ada lebih banyak anak yatim di negara kami," kata Vasyukevich.

"Selama operasi militer, orang-orang muda yang dapat membawa manfaat besar bagi negara kita mati dan menjadi cacat. Kami menuntut penarikan segera pasukan Federasi Rusia," tambahnya.

Menanggapi hal itu, gubernur setempat, Oleg Kozhemyako menuduh Vasyukevich telah memfitnah tentara Rusia dan para pembela yang berperang melawan Nazisme.

Kozhemyako juga menyebut politisi komunis itu sebagai "pengkhianat".

Vasyukevich dan seorang rekannya, Gennady Shulga, kemudian dilaporkan dikawal keluar dari pertemuan tersebut.

Lebih lanjut, mereka dikabarkan tidak diberi hak pilih selama sidang berlangsung.

Seperti diketahui, invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-95, Minggu (29/5/2022).

Berikut ini Tribunnews.com rangkum sejumlah peristiwa yang terjadi selama invasi Rusia ke Ukraina di hari ke-95, dikutip The Guardian.

Rusia Pertimbangkan Perizinan Kripto

Federasi Rusia dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan cryptocurrency digunakan dalam pembayaran internasional.

Hal itu sebagai tanggapan Rusia terhadap sanksi yang dijatuhkan pihak Barat setelah operasi militernya ke Ukraina.

Kantor berita yang berbasis di Moskow, Interfax melaporkan pada Jumat (27/5/2022), Kepala Divisi Kebijakan Keuangan di Kementerian Keuangan Rusia, Ivan Chebeskov membenarkan Rusia sedang mempertimbangkan perizinan cryptocurrency untuk digunakan dalam pembayaran internasional.

“Gagasan menggunakan mata uang digital dalam transaksi untuk penyelesaian internasional sedang dibahas secara aktif,” ujar Ivan Chebeskov, yang dikutip dari Cointelegraph.

Selama berbulan-bulan, pejabat Rusia melakukan pembicaraan untuk mengatur pasar kripto dan penggunaan mata uang digital di negara itu.

Namun belum ada kesepakatan yang tercapai karena adanya perbedaan pendapat, di mana Kementerian Keuangan Rusia menentang seruan Bank Sentral negara itu untuk melarang total cryptocurrency di Rusia.

Surat kabar Rusia, Vedomosti melaporkan pada Jumat kemarin, Kementerian Keuangan Rusia sedang membahas penambahan proposal baru, mengenai pembayaran internasional ke versi terbaru dari rancangan undang-undang kripto.

Dukungan untul legalisasi cryptocurrency di Rusia, tampaknya datang dari semua segmen pemerintah Rusia.

Menteri Perdagangan Rusia, Denis Manturov mengatakan Moskow berencana segera melegalkan pembayaran kripto. Pada bulan April lalu, Kementerian Keuangan Rusia mendukung pengesahan RUU yang diberi judul “On Digital Currency”.

Pada bulan yang sama, Gubernur Bank Rusia, Elvira Nabiullina mengakui sedang mempertimbangkan kembali sikap penolakannya terhadap aset digital. Nabiullina mengatakan, kripto sedang dipertimbangkan menjadi salah satu langkah untuk mengurangi dampak sanksi Barat terhadap ekonomi Rusia.

Belum ada kejelasan mengenai bagaimana Rusia dapat menggunakan aset digital untuk melawan sanksi Barat, mengingat pasar kripto yang tidak cukup besar untuk mendukung kebutuhan transaksi suatu negara yang berdaulat.

Mengantisipasi kemungkinan aset digital dijadikan sebagai alat untuk menghindari sanksi keuangan, Kantor Pengawasan Aset Asing AS telah melarang warganya untuk melakukan bisnis dengan individu atau entitas dalam Daftar Warga Negara yang Ditunjuk secara Khusus dan Orang yang Diblokir (SDN).

Gantikan Impor Minyak Rusia

Usai mengembargo minyak Rusia, kini para parlemen Uni Eropa sepakat untuk menganggarkan dana transisi energi senilai 321 miliar dolar AS.

Anggaran ini didapatkan dari pendanaan UE, rencananya semua dana tersebut akan diinvestasikan Eropa untuk menghentikan ketergantungannya terhadap bahan bakar fosil Rusia.

“Investasi besar-besaran dalam energi terbarukan, para pemimpin UE mengusulkan untuk mendukungnya dengan 300 miliar euro dari pendanaan UE,” tegasnya Charles Michel, presiden Dewan Eropa.

Dilansir dari situs AFP, pengumuman terkait pendanaan tersebut muncul setelah para pemimpin UE membahas proposal tentang transisi energi, reformasi pertahanan, ketahanan pangan pada hari ke-2 Konferensi Tingkat Tinggi (KTT).

Aturan ini sejalan dengan adanya sanksi yang diberikan UE terhadap Moscow, dimana hampir 90 persen negara pengimpor minyak Rusia resmi menghentikan aktivitas jual beli hingga akhir tahun ini.

Meski para perwakilan UE masih belum mengungkap eksportir mana yang akan memasok penuh kebutuhannya, namun menurut kabar yang beredar transisi bahan bakar fosil Rusia akan digantikan oleh energi Liquified Natural Gas (LNG) dari negara lain termasuk Mesir, Israel dan Nigeria.

Dengan cara ini nantinya UE akan berfokus pada tiga bidang topik utama yaitu meningkatkan efisiensi energi, memperluas penggunaan energi terbarukan serta mengamankan pemasok minyak dan gas non-Rusia. Dengan begitu ke 27 negara UE dapat mencegah datangnya krisis pasokan energi.

Sebagai informasi, sebelum meresmikan aturan ini Rusia biasa memasok 27 persen minyak mentah serta 40 persen gas alam ke Uni Eropa. Bahkan transaksi jual beli energi yang dilakukan Eropa telah menyumbang pendapatan Rusia sebanyak 400 miliar euro atau 430,340 miliar dolar AS per tahun. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Oposisi Putin Kumpulkan Daftar Ribuan Orang Penghasut Perang Rusia di Ukraina: Beri Mereka Sanksi