Breaking News:

Aturan Intelijen di Indonesia Sudah Usang, Begini Analisis Pakar

Aturan intelijen di Indonesia sudah usang. Pengamat bidang intelijen dan ketahanan nasional, Stepi Anriani.

Editor: lodie tombeg
Tribunnews.com/Danang
Pengamat intelijen dan ketahanan nasional, Stepi Anriani dalam acara bedah buku 'Perjalanan Intelijen Santri' di Universitas Trilogi, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (2/6/2022). 

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Aturan intelijen di Indonesia sudah usang. Pengamat bidang intelijen dan ketahanan nasional, Stepi Anriani mengatakan, Indonesia justru mengadopsi aturan dari negara lain yang sebenarnya sudah terdegradasi.

"Kita hanya mengadopsi yang sudah terdegradasi," kata Stepi dalam acara bedah buku 'Perjalanan Intelijen Santri' di Universitas Trilogi, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (2/6/2022).

Ia mencontohkan, CIA sebagai badan intelijen pemerintah federal AS pada tahun 2004 dipangkas kewenangannya terkait larangan terlibat dalam pembunuhan kepala negara manapun.

Namun keterlibatan dalam perkara lain di luar hal tersebut masih diperbolehkan.

Aturan CIA ini diadopsi oleh Indonesia yang dituangkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

"Ini yang diadopsi UU kita sekarang 2011, intelijen seperti macan ompong tidak bisa melakukan berbagai hal," terangnya.

Namun meski CIA dipangkas kewenangannya, mereka masih memiliki klausul atau ketentuan tersendiri yang berisi boleh terlibat atau melakukan operasi jika terdesak dengan seizin senator dan kongres.

Dengan kata lain, CIA masih dapat terlibat dalam kudeta atau cipta kondisi di sebuah negara. Sementara regulasi intelijen di Indonesia, tidak menuangkan aturan yang mirip.

"Tapi hebatnya Amerika, walau sudah dipangkas kewenangan CIA, masih ada klausul boleh melakukan operasi jika terdesak tapi harus seizin senator dan kongres. Kecuali membunuh kepala negara," ucap Stepi.

"Kalau kudeta atau cipta kondisi di sebuah negara masih boleh. Di kita tidak ada," ujarnya.

Pengamat: Kerja Intelijen Tak Boleh Terlalu Terkooptasi Politik

Pengamat bidang intelijen dan ketahanan nasional, Stepi Anriani menegaskan kerja intelijen harus netral dan proporsional demi kepentingan nasional.

Stepi menyadari siapapun Kepala Badan Intelijen Negara yang menjabat, mereka dipastikan adalah orang kepercayaan presiden.

Namun kerja badan intelijen sudah semestinya tetap proporsional dan tak boleh terlalu jauh dari kooptasi politik apapun.

"Kepentingan nasional dalam intelijen hari ini, saya suka sekali bahasa pak As'ad Said Ali bahwa intelijen tak boleh terlalu jauh terkooptasi oleh politik. Ini yang susah, karena sebetulnya siapapun kepala badan intelijen pasti adalah kepercayaan presiden," kata Stepi dalam acara bedah buku 'Perjalanan Intelijen Santri' di Universitas Trilogi, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (2/6/2022).

Sehingga, dengan kerja lapangan dan hasil yang diberikan bersifat netral serta proporsional, diharapkan kerja badan intelijen jauh dari istilah 'asal bapak senang'.

"Namun ketika bekerja di lapangan tetap, bagaimana user diberikan masukan yang netral, proporsional. Jadi tidak ada istilah 'asal bapak senang', tapi betul - betul proporsional," jelas dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengamat Sebut Aturan Intelijen di Indonesia Sudah Usang, Hanya Mengadopsi yang Sudah Terdegradasi

Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved