Koalisi PPP-Golkar-PAN: Begini Tanggapan KSP soal Tudingan Keterlibatan Istana

Pembentukan koalisi partai politik merupakan hak dan kewenangan parpol. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.

Editor: Lodie Tombeg
tribunnews
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin 

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Pembentukan koalisi partai politik merupakan hak dan kewenangan parpol. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin membantah tudingan bahwa istana mengarahkan terbentuknya koalisi PPP, Golkar, dan PAN.

“Tidak ada, yang pasti sekarang presiden punya konsentrasi full terhadap pembenahan terkait dengan masalah-masalah yang belum selesai terutama pandemi Covid-19, kemudian agenda-agenda strategis nasional untuk sisa waktu yang ada,” kata Ali di Bina Graha, Jakarta, Senin (23/5/2022).

Karenanya tidak ada yang salah dengan adanya penjajakan ataupun pembentukan koalisi partai menjelang Pemilu 2024.

“Bahwa ketua-ketua umum partai kemudian memainkan peran-peran dengan cara dan teknis yang mereka lakukan, it's okay itu partai politik punya kewenangan,” katanya.

Hal pasti kata Ali, di sisa masa jabatannya Presiden Jokowi saat ini sedang fokus menyelesaikan program-program pembangunan yang telah dirancang.

“Untuk presiden seperti tadi bang Ali katakan bahwa konsentrasi kerja presiden tetap pada penyelesaian program-program strategis nasional 2 tahun terakhir,” katanya.

Sebelumnya pengamat politik Hendri Satrio menduga adanya peran istana dalam pembentukan koalisi Indonesia Bersatu oleh tiga partai yakni PPP, Golkar, dan PAN.

Alasannya ketiga partai tersebut kini berada dalam kabinet Pemerintahan.

Koalisi Indonesia Bersatu Belum Bahas Capres

Politisi Partai Golkar Dave Laksono turut menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai PKB Abdul Muhaimin Iskandar yang menyatakan siap bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) asalkan diusung sebagai Calon Presiden (Capres).

Dave menyatakan, sejauh ini pembahasan maupun keputusan terkait dengan usulan Capres maupun Cawapres belum dibahas apalagi diputuskan di dalam internal KIB.

Kendati demikian, Partai Golkar yang menjadi salah satu penggagas KIB ini sudah memiliki nama sendiri yang akan didorong maju sebagai Capres yakni Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum.

"Mengenai Capres belum di bahas dan putuskan dalam KIB, akan tetapi Golkar sudah memiliki calon sendiri yaitu pak Airlangga Hartarto," kata Dave saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (23/5/2022).

Lebih lanjut, anggota DPR RI Komisi I itu juga memastikan kalau usulan dari PKB melalui Muhaimin Iskandar atau Cak Imin itu belum diajukan ke KIB.

Namun, sejauh ini KIB masih akan menunggu terkait dengan usulan tersebut yang akan dijadikan pembahasan di dalam internal KIB.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved