Wabup Pohuwato Temui Pejabat Kemenpan-RB Perjuangkan Honorer Fungsional

Upaya Bupati Pohuwato Saipul A.Mbuinga dan Wakil Bupati Suharsi Igirisa dalam memperjuangkan nasib tenaga honorer fungsional.

Editor: lodie tombeg
HUMAS PEMKAB POHUWATO
Wakil Bupati Pohuwato Suharsi menemui pejabat teknis di lingkungan Kemendagri dan Kemenpan-RB. Sambil meneteskan air mata, Wabup berjuang untuk formasi ASN fungsional. 

Laporan Ronald Rampi, wartawan TribunGorontalo.com dari Marisa, Pohuwato

TRIBUNGORONTALO.COM, Marisa - Upaya Bupati Pohuwato Saipul A Mbuinga dan Wakil Bupati Suharsi Igirisa dalam memperjuangkan nasib tenaga honorer fungsional menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), patut diacungi jempol.

Pasalnya, demi mendapatkan kuota formasi penerimaan terhadap tenaga honorer di wilayah Kabupaten Boalemo, Bupati Saipul melalui Wakil Bupati Suharsi mendatangi sejumlah kementerian tekhnis, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Kamis(19/5/2022).

Di hadapan jajaran kementerian itu, Suharsi didampingi sejumlah pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato itu menyampaikan hasil kajian penyetaraan jabatan serta permohonan dibukanya formasi yang bisa mengakomodir tenaga honorer untuk jabatan fungsional.

Diketahui sebanyak 46 orang yang belum disetarakan pada jabatan fungsional.

Dan juga ada 7 jabatan fungsional yang saat ini tengah lowong. Kelowongan tersebut disebabkan pejabat funsional sebelumnya telah mengisi jabatan  administrator. 

"Tim Pemkab Pohuwato yang dipimpin oleh Ibu Wabup mendatangi Kemendagri, Kemenpan-RB, BASARNAS, Kementerian Perdagangan dan beberapa kementerian lainnya. Ini adalah upaya agar formasi ASN di Pohuwato, khususnya formasi Satpol-PP, formasi operator ADB, operator SIAK, Kemudian usulan formasi pencarian dan pertolongan korban, Penera, Pengawas Tera, Pengawas Koperasi, Penyuluh Pertanian, Guru, Kesehatan, Perencana dan beberapa jabatan fungsional lainnya bisa dibuka," ungkap Sekertaris BKPP Kabupaten Pohuwato, Rahmat Ma'ruf.

Menurut Rahmat, demi untuk bisa meloloskan permohonan kuota formasi ASN fungsional itu, Wabup Suharsi sampai meneteskan air mata.

"Ibu Wabup menyampaikan para tenaga honorer ini sudah banyak berbuat untuk negara, khususnya daerah. Sehingganya sangat perlu dan penting untuk bisa diakomodir pada penerimaan di tahun ini, tahun depan dan dua tahun kedepan," kata Rahmat mengesankan pertemuan tersebut. 

Menanggapi penyampaian Pemkab Pohuwato itu, Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri melalui salah seorang pejabat tekhnis kebijakan analis memberikan respon terhadap usulan itu.

Bahkan, Kemendagri akan memberikan memberikan rekomendasi kepada Pemkab Pohuwato untuk disampaikan kepada Kemenpan-RB.

Di Kemenpan-RB sendiri, kabarnya permohonan Pemkab Pohuwato itu akan diverifikasi berdasarkan kebutuhan formasi. Kemenpan-RB akan menyampaikan kepada Kementerian Keuangan tentang kebutuhan formasi, untuk selanjutnya dikaji berdasarkan kemampuan negara.

"Nanti bila sudah ada kesiapan tekhnis, termasuk soal soal tes kompetensi bidang yang tersedia dari instansi pembina, maka barulah akan  ditetapkan formasinya. Jadi sekiranya akan berproses, yang jelas apa yang disampaikan ini akan diteruskan dan dibahas,” jelas Rahmat menerangkan penyampaian tim Kemenpan-RB

Dalam Kegiatan tersebut Wabup Suharsi Igirisa didampingi Sekda Iskandar Datau, Asisten Administrasi Umum, Rusmiati Pakaya, Kabag Ortala, Yusni Rahman dan Sekretaris BKPP,  Rahmad Maaruf. (*)

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved