Massa 21 Mei: Rezim Jokowi-Ma'aruf Tak Mampu Jawab Persoalan Masyarakat

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Rezim Jokowi-Ma'aruf hingga saat ini disebut tak mampu jawab persoalan masyarakat, termasuk mensejahterakan rakyat.

Hal ini disinggung dalam aksi demo buruh 21 Mei di kawasan Patung Kuda, Sabtu (20/5/2022).

Perwakilan massa aksi, Anggi Fauzi, mengatakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak berbanding lurus dengan apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini.

Masih ada beberapa kebijakan yang dirasa sampai hari ini menyengsarakan rakyat terkait UU Omnibus Law salah satunya.

"UU Omnimbus Law yang jelas-jelas inkostitusional, tapi hari ini dipaksakan oleh rezim Jokowi-Maruf untuk bagaimana turunannya tetap dijalankan," jelas Anggi.

Gencarnya rezim Jokowi-Ma'aruf ini pun membuat Anggi lebih menekankan dan punya alasan kuat bagaimana isu presiden tiga periode jangan sampai terjadi.

Sebab, menurut Anggi, selain bersifst inskonstitusional, presiden tiga periode juga akan semakin menyengsarakan rakyat.

"Secara konstitusi itu sudah tidak bisa, secara konstitusi itu tidak memungkinkan untuk bagaimana bisa tiga periode ini. Tiga periode ini kan jelas-jelas mengkhianat konstitusi, bahkan tidak hanya mengkhianati reformasi, konstitusi juga dikhianati," tegasnya.

Rezim Jokowi-Ma'ruf Tidak Mampu Menjawab Persoalan Rakyat

Sejumlah massa aksi menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Sabtu (21/5/2022).
Aksi memperingati 24 tahun reformasi ini diikuti organisasi buruh, seperti Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI).

Kemudian, juga diikuti beberapa organisasi mahasiswa, yakni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Selatan, GMNI Jakarta Pusat, GMNI Sukabumi, GMNI Papua, dan beberapa mahasiswa lainnya.

Salah seorang perwakilan massa aksi, Anggi Fauji mengatakan, pihaknya menilai rezim Jokowi-Ma'ruf tak mampu menjawab persoalan masyarakat.

"Rezim Jokowi-Ma'ruf adalah rezim yang tidak mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada hari ini termasuk juga tidak mampu untuk mensejahterakan rakyat yang ada hari ini," kata Anggi kepada wartawan di kawasan Patung Kuda.

Menurut Anggi, beberapa kebijakan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dinilai masih tidak berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat.

Contohnya Omnibus Law yang menurutnya inkonstitusional, namun rezim Jokowi-Ma'ruf tetap memaksakan turunannya dijalankan.