Survei Litbang Kompas: Mayoritas Publik Tak Setuju Penjabat Kepala Daerah dari TNI-Polri

Ada 101 daerah, disiapkan karena ada 7 gubernur, 76 bupati, dan ada 18 wali kota yang harus diisi," ujar Jokowi saat memberikan arahan pada rapat koordinasi persiapan Pemilu Serentak 2024 yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (10/3/2022).

"Seleksi figur-figur penjabat daerah betul-betul dilakukan dengan baik, sehingga kita mendapatkan penjabat daerah yang capable, memiliki leadership yang kuat, dan menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi global yang tidak mudah," lanjutnya.

Dengan begitu, Jokowi yakin penyiapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 ini bisa berjalan dengan baik.

Dalam kesempatan itu, presiden meminta kepada para menterinya agar menyampaikan informasi pelaksanaan Pemilu 2024 secara jelas kepada masyarakat.

Utamanya, terkait tanggal pelaksanaan Pemilu 2024 yang jatuh pada 14 Februari 2022. Jokowi menekankan perlu adanya penegasan dari para menteri agar tidak muncul spekulasi tertentu di tengah masyarakat.

"Sudah jelas pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024, ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi yang isunya beredar di masyarakat pemerintah tengah melakukan penundaan pemilu," tegas Jokowi.

"Atau spekulasi perpanjangan jabatan presiden dan yang berhubungan dengan tiga periode. Karena kita jelas sepakat Pemilu akan dilaksanakan Februari 2024 dan Pilkada serentak di November 2024," lanjutnya.

Jokowi pun meminta agar para menterinya menjelaskan kepada masyarakat bahwa tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai pada pertengahan Juni 2022. Hal ini karena ketentuan Undang-Undang pada 20 bulan sebelum pemungutan suara sudah harus memulai tahapan pemilu.

"Lalu 12 April nanti KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) periode 2022-2027 kita lantik dan segera mempersiapkan Pemilu dan Pilkada serentak di 2024. Kita perlu berbicara dengan KPU dan Bawaslu untuk mempersiapkan pengalaman serentak ini dengan matang," kata kepala negara.

"Agar segera dikejar payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk Pemilu dan Pilkada serentak 2024, Menko Polhukam komunikasi intens dengan DPR dan KPU sehingga perencanaan program nya bisa lebih detail lagi, sehingga regulasi yang disusun tidak multitafsir dan menimbulkan perselisihan di lapangan," tambah Jokowi. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Survei Litbang Kompas: Mayoritas Publik Sepakat Penjabat Kepala Daerah Diisi Kalangan Birokrat"