Dua Penyebab Publik Tak Yakin Pemilihan Penjabat Kepala Daerah Bebas dari Kepentingan Politik 

Padahal bakal ada 272 kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang akan diganti oleh penjabat.

“Hasil jajak pendapat mendapati 66,1 persen responden mengaku tidak tahu akan kekosongan pejabat definitif di ratusan daerah jelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,” tutur Eren.

Eren menilai sudah saatnya pemerintah melalui Kemendagri menyampaikan secara terbuka proses pemilihan penjabat.

“Keterbukaan penunjukan penjabat kepala daerah memiliki urgensi besar untuk meneguhkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, agenda penentuan penjabat tidak boleh hanya menjadi konsumsi elite,” ujar Eren.

Untuk diketahui sampel survei diambil secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di masing-masing provinsi.

Tingkat kepercayaannya mencapai kurang lebih 95 persen dengan margin of error kurang lebih 3,10 persen dalam penarikan sampel sederhana. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Survei Litbang Kompas: Mayoritas Publik Tak Yakin Pemilihan Penjabat Kepala Daerah Bebas dari Kepentingan Politik"