Penjabat Bupati Boalemo 2022

27 Hari Lagi Anas Jusuf Akhiri Masa Jabatan, Ini Wewenang Pj Bupati Boalemo

Penjabat Bupati Boalemo pengganti Bupati definitif Anas Jusuf mulai ramai diperbincangkan publik.

Editor: lodie tombeg
TribunGorontalo.com/WawanAkuba
Bupati Boalemo, Anas Jusuf. 

TRIBUNGORONTALO.COM - Penjabat (Pj) Bupati Boalemo pengganti Bupati definitif Anas Jusuf mulai ramai diperbincangkan publik. Lalu bagaimana aturan pengangkatan penjabat kepala daerah dan apa saja fungsinya?

Simak ulasan TribunGorontalo.com berikut ini. Penjabat kepala daerah seperti gubernur ditetapkan presiden. Pejabat bupati dan wali kota ditetapkan Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban kepala daerah dalam kurun waktu tertentu.

Ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah Pasal 1.

Berdasarkan peraturan di atas, seorang Penjabat Bupati memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sama dengan Bupati definitif selaku kepala daerah.

Pada peraturan terkait lainnya, Penjabat Bupati dapat diangkat berdasarkan sebab-sebab berikut ini:

a. Bupati meninggal dunia (UU No.23 Tahun 2014 Pasal 87 ayat 2 dan Pasal 78 ayat 1)

b. Bupati berhenti atas permintaan sendiri (UU No.23 Tahun 2014 Pasal 87 ayat 2 dan 78 ayat 2)

c. Masa jabatan bupati berakhir dan penetapan bupati berikutnya belum diselenggarakan (UU No 23 Tahun 2014 Pasal 88 ayat 2)

d. Bupati diberhentikan karena melanggar hukum (PP No 6 2005 Pasal 130 ayat 3)

f. Bupati mengundurkan diri karena ingin mengikuti pencalonan pemilihan kepala daerah (PP No 49 2008 Pasal 132A)

Walaupun secara umum Penjabat Bupati memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana bupati definitif.

Namun Penjabat Bupati yang diangkat berdasarkan sebab sebagaimana No 4 dan No 5 di atas, membutuhkan izin tertulis dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan hal-hal berikut ini :

1) melakukan mutasi pegawai (Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2008 Pasal 132A ayat 1 dan 2)

2) membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya (Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2008 Pasal 132A)

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved